#uuciptaker

Perppu Ciptaker Tetapkan Waktu Libur Pekerja Cuma Sehari dalam Sepekan

Perppu Ciptaker Tetapkan Waktu Libur Pekerja Cuma Sehari dalam Sepekan
UU Cipta Kerja. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo ramai menjadi perbincangan. Salah satunya tentang ketentuan waktu istirahat bagi para pekerja.

Dalam ketentuan waktu istirahat yang tertuang dalam pasal 79 ayat 2 huruf b, pemerintah menetapkan waktu libur bagi pekerja sedikitnya satu hari dalam sepekan. Berikut bunyi pasal 79 ayat 2 huruf b:

"Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi;

a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu."

Isi pasal tersebut tidak beda dengan UU Cipta Kerja. Perppu itu menghapus hak waktu istirahat dua minggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu seperti yang tertuang pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Meski begitu, Perppu itu memungkinkan pekerja mendapat waktu istirahat dua hari dalam satu minggu, berdasarkan jam kerjanya. Ini seperti yang termuat dalam pasal 77 tentang ketentuan waktu kerja.

"Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja," bunyi Pasal 77 ayat 1.

"Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; (a) tujuh jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau (b) delapan jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu," demikian bunyi Pasal 77 ayat 2.

Pada pasal 77 ayat 3 disebutkan ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang dimaksud itu. Perppu itu hanya menyebut hal yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan memberikan kepastian bagi investor. Pemerintah menilai perlu ada payung hukum untuk mengantisipasi ancaman ketidakpastian ekonomi global.

"Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian yang menyebabkan mengeluarkan Perppu karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi investor," kata Jokowi.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait