#uuciptaker

Perppu Cipta Kerja Dinilai Melanggar Prinsip Negara Hukum

Perppu Cipta Kerja Dinilai Melanggar Prinsip Negara Hukum
Jimly Asshiddiqie. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.


Jakarta (Lampost.co) -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode pertama, Prof Jimly Asshiddiqie, menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja melanggar prinsip negara hukum.

Jimly mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional MK seharusnya diperbaiki melalui revisi, bukan dengan Perppu.

"Tindak lanjut putusan MK soal uji formil pembentukan UU Cipta Kerja tidak sulit untuk dikerjakan dalam waktu dua tahun. Sekarang masih ada waktu tujuh bulan sebelum tenggat waktu November 2023," kata Jimly, Rabu, 4 Januari 2023.

Menurut dia, waktu tujuh bulan cukup untuk menyusun UU Cipta Kerja yang baru sekaligus memperbaiki substansi materi pasal-pasal dan ayat yang dipersoalkan masyarakat. Dalam prosesnya, pemerintah dan DPR membuka ruang partisipasi publik yang berarti sesuai amar putusan MK.

"Tidak perlu membangun argumen adanya kegentingan memaksa yang dibuat-buat dengan menerbitkan perppu dalam kegemerlapan malam tahun baru yang membuat kaget semua orang," ujarnya.

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut resmi diumumkan pemerintah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 30 Desember 20220. Jimly mengingatkan pembentuk UU menurut konstitusi adalah DPR, bukan presiden. Apalagi, ada putusan MK yang memerintahkan perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020.

"Bukan dengan perppu tapi dengan UU dan dengan proses pembentukan yang diperbaiki sesuai putusan MK," ujar dia.

Ia menilai terbitnya perppu melanggar prinsip negara hukum. Peran MK sebagai penjaga konstitusi dan DPR sebagai pembuat undang-undang diabaikan. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 untuk memperbaiki UU Cipta Kerja bukan contoh penerapan hukum yang baik.

"Contoh rule by law yang kasar dan sombong," ketus dia,

Setelah ditandatangani Presiden Jokowi, perppu tersebut harus dikirimkan kepada DPR untuk disetujui. Jimly mengatakan DPR bisa mengambil sikap tegas terhadap perppu tersebut.

"Kalau sikap partai-partai di DPR dapat dibangun seperti sikap mereka terhadap kemungkinan penerapan sistem proporsional tertutup, bisa saja kasus pelanggaran hukum dan konstitusi yang berkali-kali dilakukan Presiden Jokowi dapat diarahkan untuk impeachment (pemakzulan)," ujar Jimly.

Apabila mayoritas anggota DPR siap, sangat mudah untuk mengonsolidasikan anggota DPD dalam forum MPR untuk menyetujui langkah impeachment tersebut.

"Bisa juga usul Perppu Cipta Kerja memang sengaja untuk menjerumuskan Presiden Jokowi untuk pemberhentian di tengah jalan. Kalau ada sarjana hukum yang ngotot memberi pembenaran pada Perppu Ciptaker itu tidak sulit untuk memberi pembenaran terbitnya Perppu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan," papar Jimly.

Dia menilai semua hal itu menjadi puncak konsolidasi partai politik untuk mengambil jarak dan bahkan memberhentikan Jokowi dari jabatannya. Untuk itu, sebaiknya pemerintah dan DPR berpegang pada norma tertinggi, yakni Pancasila dan UUD 1945.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait