#perma#tipikor#disparitaspidana

Perma Tipikor Jangan Sampai Menimbulkan Disparitas Pidana

Perma Tipikor Jangan Sampai Menimbulkan Disparitas Pidana
Akademisi hukum Unila Eddy Rifai. Lampost.co/Umar Robbani


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Penerbitan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jangan sampai menimbulkan disparitas pidana.

Menurut pengamat hukum Universitas Lampung (Unila) Eddy Rifai, hakim dalam memutus tindak pidana korupsi harus berpedoman kepada Perma tersebut. "Intinya agar hakim dalam memutus pemidanaan terhadap terdakwa korupsi mempunyai patokan jangan sampai terjadi adanya disparitas yang jauh," ujarnya kepada Lampost.co, Senin, 3 Agustus 2020.

Peraturan itu ditetapkan dengan pertimbangan penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan serta menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa. 

Dalam hal ini, kata dia, Perma Nomor 1 Tahun 2020 dijadikan pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengatur korupsi di atas Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup.

Oleh karena itu, kata dia, Perma tersebut bagus tetapi masih kurang lengkap karena justru yang paling banyak adalah kasus-kasus suap dan gratifikasi. "Kalau kasus yang kena Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor, saya kira jaranglah. Itu kasus-kasus yang memang luar biasa, justru yang dominan adalah suap ataupun gratifikasi," ujarnya.

Dia menyebutkan dari sekian banyak jenis tindak pidana korupsi, kasus suap dan gratifikasi yang paling banyak terjadi sehingga perlu dibuatkan pedoman pemidanaannya agar tidak terjadi disparitas hukuman.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait