Kemenkumham

Perkuat Pengawasan, Kanwil Kemenkumham Gelar Rakor Majelis Kehormatan Notaris

Perkuat Pengawasan, Kanwil Kemenkumham Gelar Rakor Majelis Kehormatan Notaris
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lampung menggelar Rapat Koordinasi Majelis Kerhormatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Lampung dalam rangka teknis pengawa


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lampung menggelar Rapat Koordinasi Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Lampung dalam rangka teknis pengawasan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris tahun anggaran.

Acara yang diikuti para anggota Majelis Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris tingkat wilayah dan daerah tersebut berlangsung pada Kamis, 23 Juli 2020.

Acara tersebut dibuka dengan sambutan Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Danan Purnomo, beserta para pemateri, yakni Direktur Perdata Ditjen Adiministrasi Hukum Umum Kemenkumham Santun Maspari Siregar, dengan materi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Kemudian anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, Winanto Wiryomartani, dengan materi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Serta Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Lampung, Zul April dengan materi Implementasi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Danan Purnomo mengatakan maraknya pemberitaan dan perbuatan korupsi biasanya mengerucut ke tindak pidana pencucian uang.

Dalam perkembangannya biasanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) kerap melibatkan dan memanfaatkan lawyer, akuntan publik hingga notaris. Sebab, notaris merupakan salah satu profesi yang diwajibkan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa notaris atau disebut PMPJ.

"PMPJ upaya mendeteksi pemanfaatan penggunaan jasa notaris untuk upaya tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana teroris, karena itu butuh verifikasi dan identifikasi dan pemantauan identitas pengguna jasa notaris," ujarnya di ballroom Hotel Novotel, Kamis.

Oleh sebab itu, notaris diwajibkan menerapkan prinsip penerima manfaat mengingat baik perorangan hingga korporasi kerap digunakan untuk melakukan pencucian uang. Maka dikeluarkan Permenkumham No 15 Tahun 2019, mengatur secara teknis tentang tata cara penyampaian keterbukaan informasi pemilik manfaat dari korporasi atau dikenal dengan beneficial ownership (BO).

Kemudian dalam rangka pengawasan dikeluarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

"Terbitnya Permenkumham No 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pemeriksaan, ada perubahan tentang pemberian kewenangan majelis pengawas daerah," katanya.

Dadan menuturkan notaris harus mengetahui kliennya agar secara sadar melakukan identifikasi dan verifikasi, pengguna jasa tidak tergelincir dan tidak terlibat perbuatan tindak pidana pencucian uang.

"Karena itu, di Permenkumham No 15 Tahun 2020, majelis pemeriksa harus menguasai hal tersebut," ujarnya.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait