Prokesmetro

Perketat Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pesta

Perketat Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pesta
Penjabat Sekda Kota Metro, Misnan. Lampost.co/Bambang


Metro (Lampost.co) -- Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menyarankan masyarakat yang menggelar pesta pernikahan atau hajatan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Saya mengimbau kepada Lurah dan Camat untuk bekerja sama dengan pihak RT/RW untuk mensosialisasikan aturan larangan resepsi pernikahan yang akan dibatasi. Mari bersama memberi masukan ke masyarakat yang akan melaksanakan hajatan, baik pernikahan, khitanan, atau aqiqah, agar dapat menyepakati peraturan," ujar Penjabat Sekda Kota Metro, Misnan, Rabu, 23 Desember 2020.

Sebab, dalam beberapa waktu terakhir angka pasien Covid-19 semakin meningkat. Untuk itu masyarakat harus bekerjasama dalam menerapkan protokol kesehatan. 

"Saat ini ditetapkan Perwali No.39 tentang Sanksi Pelanggar berupa sanksi teguran lisan dan tertulis, sanksi kerja sosial, serta sanksi penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha. Kami juga tengah menunggu Perda protokol kesehatan disahkan, supaya penegakan protokol kesehatan lebih maksimal," tambahnya.

Selain membatasi pesta atau jahatan, Pemkot Metro juga melakukan pembatasan jam berjualan. Pada kafe disepakati bisa beroperasi mulai pagi hingga pukul 21.00. Sementara para pedagang di deretan pertokoan Sumur Bandung akan dibatasi mulai dari 17.30 hingga 24.00.

"Saya imbau rumah makan diharapkan tidak menyediakan makan di tempat, melainkan dibungkus atau dibawa pulang," ujar dia.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Ika Pusparini memaparkan pelaksanaan acara diharapkan lebih cepat. "Jumlah pengunjung bisa dibatasi dan mewajibkan menggunakan masker, memeriksa suhu tubuh. Jika 37° keatas tidak boleh masuk, memastikan tamu dalam kondisi sehat, menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih, menghindari kontak fisik secara langsung, dan tidak terjadi penumpukan pengunjung," ujarnya.

Dijelaskannya, bagi peserta nikah yang pelaksanaannya di KUA, dihadiri paling banyak 10 orang dan semua wajib menjalankan protokol kesehatan. Jika berasal dari luar kota diharapkan melampirkan hasil rapid test. Di luar KUA, penghulu wajib menolak jika pelaksanaan tidak sesuai protokol kesehatan.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait