#Kejagung#KasusKorupsi#PembalakanLiar

Perjalanan Penangkapan Adelin Lis Usai 14 Tahun Buron

Perjalanan Penangkapan Adelin Lis Usai 14 Tahun Buron
Adelin Lis mendapat kawalan ketat saat tiba di Jakarta. Dok. Kejagung RI


Jakarta (Lampost.co) -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap terpidana kasus korupsi pembalakan liar Adelin Lis usai buron selama 14 tahun. Dia merupakan orang yang melakukan penebangan dan pembalakan liar di Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada 2000 sampai 2005.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan kasus ini bermula ketika PT KNDI mendapat fasilitas pengusahaan hutan seluas 58.590 hektare di Kabupaten Mandailing Natal. PT KNDI malah memanfaatkan izin itu untuk melakukan penebangan serta memungut hasil kayu tebang di luar rencana kerja tahunan (RKT).

"PT KNDI dan pemungutan hasil hutan kayu itu sama sekali tidak membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi," kata Leonard di Jakarta, Minggu, 20 Juni 2021.

Adelin menjadi aktor utama dalam pemufakatan jahat yang dilakukan PT KNDI. Atas ulahnya, negara merugi Rp119,802 miliar dan US$2,938 juta.

"Perbuatan terpidana (Adelin) tersebut telah memperkaya PT KNDI atau diri terpidana sendiri," ujar Leonard.

Buron terpidana pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal ini pernah melarikan diri ke Tiongkok dan ditangkap pada 2006. Namun, Adelin melarikan diri setelah puluhan orang tak dikenal mengeroyok 4 petugas KBRI yang mengawalnya. Namun, dia ditangkap lagi setelah dibantu kepolisian Beijing.

Pada 2008, Adelin kembali melarikan diri sampai tertangkap lagi Maret 2021 di Singapura. Sebelum buron, Adelin dipidana 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar rupiah, dan uang penganti 119 miliar rupiah atas kasus tindak pidana korupsi.

Adelin terbukti melanggar Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman seumur hidup serta Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait