#rerie

Percepatan Pembahasan RUU Prioritas Diperlukan Banyak Langkah Strategis

Percepatan Pembahasan RUU Prioritas Diperlukan Banyak Langkah Strategis
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR menugaskan Badan Legislasi DPR (Baleg) untuk membahas rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (RUU TPKS) bersama Pemerintah merupakan langkah strategis. Langkah serupa harus sering dilakukan mengingat tahun ini ada 40 RUU yang masuk daftar Prolegnas.

"Menugasi Baleg untuk membahas RUU TPKS bersama Pemerintah merupakan langkah strategis, karena setidaknya Baleg memahami detail RUU TPKS saat melakukan harmonisasi," kata Wakil Ketua MPR RI, bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 16 Januari 2022.

Dengan pemahaman yang baik dari para anggota Baleg terhadap RUU TPKS, menurut Lestari, peluang percepatan RUU TPKS menjadi undang-undang cukup besar. 

Namun, tahun ini selain RUU TPKS, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, DPR berencana membahas 40 RUU untuk diproses menjadi undang-undang. 

Bila dalam satu tahun ada 52 minggu, untuk menuntaskan seluruh RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas itu, perlu lebih banyak lagi langkah-langkah strategis dalam proses legislasi.

Menurut dia, kesiapan para legislator untuk menciptakan dan melakukan langkah strategis untuk mempercepat proses legislasi sangat diperlukan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap pembahasan sejumlah RUU yang bertujuan melindungi hak-hak dasar warga negara seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) dan sejumlah RUU lainnya juga bisa segera diproses dengan menerapkan upaya-upaya percepatan.

Deretan 40 RUU yang terdaftar dalam Prolegnas jangan sampai hanya menjadi etalase yang memajang banyak RUU tanpa mampu diproses menjadi undang-undang yang dibutuhkan masyarakat luas. 

"Untuk itu diperlukan strategi dan upaya yang terukur dari para legislator agar mampu meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsinya sebagai pembuat undang-undang bersama Pemerintah," kata dia.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait