ekonomiinvestasi

Percepat Kemudahan Investasi dan Pemulihan Ekonomi Triwulan I-2021

Percepat Kemudahan Investasi dan Pemulihan Ekonomi Triwulan I-2021
Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengikuti Webinar di Ruang Command Center Lantai 2 Diskominfotik Provinsi Lampung, Rabu, 20 Januari 2020. Dok Humas Pemprov


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung akan mempercepat kemudahan investasi dan pemulihan ekonomi kuartal I-2021.

Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjelaskan Pemprov Lampung menerima arahan tentang Surat Edaran Mendari Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang percepatan pelaksanaan APBD 2021 dan kemudahan investasi di daerah. Hal itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia.

Surat Edaran ini juga untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Diketahui, pada 2021 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 4,5%-5,5%. Pertumbuhan ekonomi itu didorong berbagai kebijakan pemerintah antara lain program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat.

Dalam arahannya Kemendagri mengatakan dalam Penggunaan APBD TA 2021 agar Pemerintah Daerah melakukan percepatan pelaksanaan APBD di awal tahun. Hal ini sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan dengan prioritas utama untuk penanganan kesehatan fokus pada dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.

Selain itu, memfokuskan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas SDM, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian mengoptimalkan strategi pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah pada setiap perangkat daerah. Sehingga tepat sasaran yang terurai pada masing-masing program, kegiatan dan subkegiatan secara efektif dan efisien.

“Semua kegiatan diharapkan mengedepankan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta mempertimbangkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui penyusunan rencana anggaran kas yang efektif agar terhindar dari penumpukan penerapan anggaran di akhir tahun,” kata dia.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait