#PasarSMEP

Penyerahan Gedung Pasar SMEP Tunggu Kepastian dari Dinas PU

Penyerahan Gedung Pasar SMEP Tunggu Kepastian dari Dinas PU
Gedung pasar SMEP Bandar Lampung masih dalam pembangunan. MTVL/Putri Purnama


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Bandar Lampung hingga kini masih menunggu kepastian waktu penyerahan gedung pasar SMEP dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat.

Kepala Disdag Kota Bandar Lampung, Adiansyah mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan verifikasi pedagang lama sembari menunggu proses pembangunan gedung senilai Rp25 miliar itu rampung.

Baca juga: Pedagang Pasar Smep Pertanyakan Waktu Penempatan

“Masih di Dinas PU, kami sebenarnya menunggu. Tapi pasar SMEP itu belum selesai pembangunannya, setelah selesai masih ada proses pemeliharaan enam bulan,” ujarnya Senin, 22 Februari 2021.

Adiansyah mengatakan pihaknya lebih baik menunggu lebih lama hibah gedung eks aset Alay tersebut, agar meminimalisir resiko sebelum pedagang menempati kios.

“Karena dikhawatirkan apabila sudah ditempati pedagang, kalau ada kerusakan susah nanti mau memperbaikinya,” kata dia.

Sebelumnya Lampost.co mendapatkan keterangan dari Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Supardi, bahwa target penyelesaian pembangunan gedung pasar SMEP rampung pada akhir tahun 2020.

“Target kita tahun 2020 selesai. Kalau penyerahannya kita tidak bisa pastikan awal tahun 2021 atau pertengahan tahun,” ujarnya.

Namun diketahui pada awal tahun 2021, Pengawas PT Asmi Hidayat, M. Zen, mengatakan ada adendum yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dikarenakan kontrak pengerjaan gedung pasar SMEP yang berakhir pada Desember 2020 lalu molor hingga saat ini.

“Kalau target sebenernya ada perpanjang waktu 50 hari kerja, makanya minta adendum lagi ke PU,” ujarnya.

Jika dari isi adendum itu, proyek pembangunan pasar smep harus rampung pada tanggal 11 Maret 2021 mendatang.

Sedangkan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 120 ada sanksi mengenai denda keterlambatan proyek per hari.

Pasal 120 Perpres itu mengatur, penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu/permil) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait