Penyelenggara Pemilu Diminta Adil dan Profesional

Iswan MTVL Dec 14, 2020 | 11:13

LAMPUNG TENGAH (Lampost.co) -- Pemilihan Kepala Daerah di Lampung Tengah, menuai beragam komentar dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, politik uang yang terjadi diduga terstruktur dan masif tersebar di setiap pelosok.

Aktivis LSM Lembaga Penggerak Anak Bangsa, Sofyan, menjelaskan bukan perkara mudah mengungkapkan semua yang terjadi di Lamteng. Apalagi masyarakat yang selama ini sudah apatis pada pemimpin.

"Kami doakan saja semoga pihak penyelenggara dapat berlaku adil dan profesional. Saya rasa sangat tidak mungkin warga tidak mampu membagi-bagikan uang dengan iming-iming memilih paslon 02 Musa-Dito," ucap Sofyan.

Melihat kejadian dan hasil kinerja Tim Satgas Anti Money Politik partai Nasdem, yang banyak mengamankan terduga pelaku dan penerima merupakan capaian bagus dalam menegakkan Demokrasi.

"Kalau tidak ada Satgas Anti Money Politik, jelas kejadian Money politik di Lamteng tidak terungkap. Meski sosialisasi tentang hal tersebut yang dilakukan pihak penyelenggara sudah begitu gencar. Ternyata dengan sumber daya manusia terbatas tim ini lebih maksimal dalam bekerja upaya pencegahan," pungkasnya.

Dari data dihimpun, setiap pemberi yang diduga money politic bisa membagikan 10-- 20 orang penerima. Dan setiap penerima dimintai kartu keluarga (KK), dan dalam satu tempat pemungutan suara (TPS) ada dugaan kurang lebih 15 orang yang di koordinir satu penyalur. Dengan estimasi satu orang membagikan uang kepada 20 dengan nominal 50 ribu per kepala.

"Kalau 1 orang membagikan uang kepada 20, berarti dalam 1 TPS sudah bisa di pastikan 300 orang penerima uang, jadi sekitar Rp15 juta di setiap TPS. Sedangkan TPS ada 2.390 kalau dikalikan Rp15 juta, berapa jumlah uang buat membeli suara rakyat," ungkap Sofyan.

Sofyan menambahkan dalam hal besar ini, ia akan bawa ketingkat nasional. "Setidaknya jumpa pers khusus televisi nasional kami sudah sepakat bersama beberapa stasiun tv di Jakarta untuk mengupas biar semua terang benderang," tutupnya.

Diketahui laporan dugaan money politik yang dilaporkan ke Bawaslu terjadi di Kampung Donoarum Kecamatan Seputih Agung, Lamteng, yang dilakukan 17 tim yang sengaja dibentuk Paslon.02, Musa Ahmad - Ardito Wijaya untuk memenangkan suaranya pada Pilkada.

Menurut, tim kuasa hukum Paslon.03, Robinson Nainggolan yang mendampingi saksi saat memberikan keterangan pada laporan ke Bawaslu mengatakan, ada dugaan adanya 27 tim yang dibentuk untuk membagi-bagikan sejumlah uang kepada masyarakat di Kampung Donoarum, beberapa hari sebelum hari pencoblosan dilaksanakan.

"Dengan tambahan laporan ini, menambah deretan Kecamatan di Lamteng, yang ditemukan ada dugaan praktek money politik di Pilkada Lamteng," ujar Robinson.

Menurutnya, dengan adanya tambahan satu Kecamatan, berarti timnya telah menemukan 18 Kecamatan yang dilaporkan ke pihak Bawaslu. Dimana untuk 17 berkas masing-masing Kecamatan telah di registrasi Bawaslu Lamteng dan saat ini telah diserahkan untuk ditindaklanjuti ke Bawaslu Lampung dan pusat.

"Saya rasa sudah lebih dari cukup untuk dapat menggugat hasil perolehan suara dari Paslon.02 tersebut, untuk Bawaslu dapat mengkaji ulang," beber dia.

Meski demikian, pihaknya akan terus mencari bukti baru di 10 titik Kecamatan yang belum dapat buktinya. Namun dirinya berkeyakinan hal itu dilakukan Paslon 02 di semua Kecamatan yang ada di Lamteng.