#blt#pkh#bantuansosial#beritalambar

Penyaluran BLT Jangan Sampai Tumpah Tindih

( kata)
Penyaluran BLT Jangan Sampai Tumpah Tindih
Ilustrasi. Foto: Google Images

Liwa (Lampost.co): Anggota DPRD Lambar Fraksi PKS, Nopiyadi, meminta agar penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak covid-19 agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pemberian BLT yang bersumber dari Kementerian Sosial RI.

Hal ini disampaikanya untuk mengantisipasi adanya penerima bantuan yang jatuh kepada penerima secara ganda (sama). Sebab lanjut dia, program ini tujuanya adalah sama tapi sumber pendanaanya berbeda yaitu ada bantuan yang bersumber dari dana desa dan ada yang bersumber dari Kemensos.

"Kami meminta agar sasarannya benar-benar diberikan kepada warga miskin dan warga yang terdampak covid-19. Bagi masyarakat yang tidak mampu tetapi belum dapat tercover di BLT Kemensos maka diminta agar diberikan melalui program dana desa," kata dia, kepada Lampost.co, Jumat, 29 Mei 2020.

Ia menjelaskan penerima BLT baik yang bersumber dari Kemensos maupun dana desa juga tidak diperkenankan diberikan kepada mereka yang telah menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Diharapkan hal ini disertai dengan pernyataan siap mengembalikan jika ada warga yang mendapat secara ganda," kata dia.

Ia meminta bila dikemudian hari didapati adanya data ganda dan masyarakat tersebut telah menerimanya maka warga itu diminta untuk membuat surat pernyataan dan bersedia untuk mengembalikan.

Hal itu disampaikanya dengan alasan supaya lebih konsisten dalam penanganan dampak wabah korona. Alasannya karena dimlapangan pihaknya masih menemukan adanya penerima ganda seperti BLT Kemensos dan BLT dana desa. 

"Untuk memastikan agar jangan sampai adanya penerima ganda ini, kami meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon setempat untuk terus mengingatkan pemerintah pekon maupun camat untuk mengedukasi KPM penerima program ganda agar segera mengembalikan BLT dana desa jika yang bersangkutan telah menerima BLT dari Kementerian Sosial," ujarnya.
 

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar