kpmblt

Penyaluran BLT-DD di Palas Masih Ditemukan NIK KPM Bermasalah

( kata)
Penyaluran BLT-DD di Palas Masih Ditemukan NIK KPM Bermasalah
Ilustrasi. Google Images


KALIANDA (Lampost.co) -- Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, masih ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik keluarga penerima manfaat (KPM) bermasalah. Akibatnya, puluhan KPM dari dua desa di Kecamatan setempat belum bisa mencairkan bantuan sosial tersebut. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, kali ini Desa Bangunan dan Mekarmulya, Kecamatan Palas yang menyalurkan BLT-DD, Senin, 29 Juni 2020. Setidaknya ada 219 KPM yang menerima bansos BLT-DD dari dua desa tersebut.

Kepala Desa Bangunan, Isnaini mengatakan pihaknya menyalurkan BLT-DD tahap pertama kepada 159 KPM melalui Bank BRI. Namun, yang baru bisa dicairkan hanya 142 KPM dan 17 KPM masih bermasalah pada data kependudukannya. 

"17 KPM itu belum bisa dicairkan karena NIK mereka bermasalah. Sehingga, hari ini BLT-DD mereka belum bisa dicairkan sesuai agenda," kata dia disela-sela penyaluran BLT-DD, Senin.

Dia mengatakan, pihaknya akan mengupayakan untuk memperbaiki data NIK yang bermasalah itu ke Dinas Kependudukan Catatan dan Sipil (Disdukcapil) Lamsel. "Ya, harus kita dampingi dulu perbaikan di Disdukcapil. Biar secepatnya bisa diproses penyalurannya," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Desa Mekarmulya, Rasiwan mengatakan dari total keseluruhan 60 KPM yang menerima BLT-DD, namun 9 KPM diantaranya belum bisa mencairkan BLT-DD karena NIK bermasalah.

"Desa Kami hanya ada 9 KPM yang diketahui NIK bermasalah. Penyaluran ini BLT-DD tahap pertama dengan nilai Rp600 ribu per KPM," kata dia.

Terpisah, Kepala Bank BRI Unit Palas, Movit Sulistiyawan mengatakan bagi KPM yang belum bisa mencairkan BLT-DD itu karena NIK milik KPM bermasalah. Artinya, pihak Bank tidak menemukan data identitas KPM berdasarkan NIK yang mereka terima dari desa. 

"NIK bermasalah ini karena saat kita input NIK, data identitas mereka tidak keluar. Kalau NIK itu tidak bermasalah pasti data KPM keluar termasuk foto di KTP mereka. Untuk itu, kami minta desa bisa memfasilitasi KPM untuk memperbaiki NIK KPM yang bermasalah itu ke Disdukcapil Lamsel," kata dia. 

EDITOR

Winarko

loading...


Berita Terkait



Komentar