#kpk#korupsi

Penonaktifan 75 Pegawai Dinilai Upaya Pelemahan KPK

Penonaktifan 75 Pegawai Dinilai Upaya Pelemahan KPK
KPK. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritik. Langkah tersebut dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap Lembaga Antikorupsi.

"(Pelemahan) dengan cara-cara tidak meluluskan pegawai KPK," kata anggota Komisi III Santoso saat dihubungi, Rabu, 12 Mei 2021.

Menurut dia, mayoritas pegawai yang tidak lulus sudah mengabdi cukup lama di KPK. Bahkan, kinerjanya cukup bagus mengungkap kasus korupsi besar yang terjadi di negeri ini.

Dia menduga penonaktifan melalui tes asesmen itu adalah cara menyingkirkan pegawai yang galak dalam pemberantasan korupsi. Pihak tersebut merasa terganggu dengan kinerja mereka dalam pemberantasan korupsi.

Upaya ini tentunya bakal berdampak pada kinerja KPK. Terutama, dalam mengungkap kasus korupsi yang tengah ditangani.

"Sebagian tidak lulus itu adalah orang-orang yang mapan di KPK dan bakal mempengaruhi kinerja dlm penegakkan hukum," ungkap dia.

Dia meminta pimpinan KPK peka dengan upaya tersebut. Menurut dia, penonaktifan 75 pegawai ini juga berdampak pada citra KPK sebagai lembaga yang independen.

"KPK harus menunjukan kepada rakyat bahwa institusinya adalah reformis dan benar-benar sebagai institusi yang independen, tidak terpengaruh dengan tekanan manapun," ujar dia.

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait