#omnibuslaw #uuciptakerja

Penjelasan Istana Soal Perubahan Halaman UU Cipta Kerja

Penjelasan Istana Soal Perubahan Halaman UU Cipta Kerja
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno/MI/Panca Syurkani


Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Sekretaris Negara Pratikno merespons adanya perubahan jumlah halaman dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pratikno menyebut halaman yang bertambah dari 812 menjadi 1.187 disebabkan beberapa hal. Antara lain perbedaan margin atau tepi batas halaman, dan perbaikan font tulisan.

"Namun, substansi UU Cipta Kerja dalam format yang disiapkan Kemensetneg (1.187 halaman) sama dengan naskah UU Cipta Kerja (812 halaman) yang disampaikan DPR kepada Presiden Joko Widodo," kata Pratikno dalam pesan tertulis, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.

Dia mengatakan setiap naskah selalu disunting sebelum dikirim ke presiden. Ia mengaku proses perbaikan sudah diketahui DPR. 

Berita terkait: DPR Pastikan Tak Ada Perubahan Substansi dari UU Cipta Kerja

Menurut dia, naskah tak bisa diedit jika legislatif tak menyetujui hal tersebut. Persetujuan dibuktikan dengan paraf ketua Badan Legislatif DPR.

Pratikno mengatakan pengubahan jumlah halaman sesuai standar baku Istana Kepresidenan. Dia meminta seluruh pihak tak menjadikan hal ini polemik.

Dia menambahkan menilai naskah dokumentasi tak bisa didasarkan pada jumlah halaman. Sebab, hal tersebut sangat bergantung pada ukuran kertas dan format penulisan, bukan substansi dokumen.

"Bisa misleading. Sebab, naskah yang sama, yang diformat pada ukuran kertas yang berbeda, dengan margin yang berbeda dan font yang berbeda akan menghasilkan jumlah halaman yang berbeda," katanya.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menyerahkan draf final omnibus law ke Kemensetneg pada Rabu, 14 Oktober 2020. Dokumen setebal 812 halaman itu disunting ulang dan disesuaikan dengan standar Istana Kepresidenan, sehingga menjadi 1.187 halaman.

EDITOR

Medcom

loading...




Komentar


Berita Terkait