#politik#keterwakilanperempuan

Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Harus Terus Diupayakan

Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Harus Terus Diupayakan
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.Dok.Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen harus terus dilakukan agar produk dan keputusan-keputusan lembaga legislatif juga memiliki perspektif dari sisi perempuan.

"Upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen bukan semata untuk mendorong masalah-masalah perempuan mengemuka di parlemen," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat dalam kesempatan wawancara, Jumat, 13 November 2020.

Dia menegaskan lebih dari itu, kehadiran perempuan di parlemen untuk memperkaya perspektif dalam setiap pembuatan undang-undang dan kebijakan dengan perspektif perempuan.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan proporsi keanggotaan pria yang mendominasi parlemen, kebijakan dan produk undang-undang yang dihasilkan parlemen pun didominasi perspektif anggota parlemen pria. 

Untuk meningkatkan kualitas produk legislatif, menurut Rerie, perlu pengayaan produk legislatif dengan perspektif yang berasal dari perempuan.

Rerie menyatakan oleh karena itu, upaya mengegolkan persyaratan 30% keanggotaan perempuan di parlemen harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk-produk lembaga legislatif. "Pada periode 2019-2024 persentase keanggotaan perempuan di DPR tercatat baru 20,5%," katanya.

Walaupun begitu, Legislator Partai NasDem itu mengakui bukan hal yang mudah untuk merekrut perempuan untuk berkiprah di lingkungan parlemen saat ini. "Sebab, perempuan di Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk bisa menjadi setara dengan pria," ujarnya.

Menurut dia, masih ada kendala psikologis, kultural, dan politik yang menghambat kemajuan perempuan saat ini. "Perempuan tidak boleh takut mengambil kesempatan di bidang politik dan perempuan tidak boleh takut untuk menjadi tidak sempurna, jika harus berkarya di luar rumah," ujarnya.

Rerie mengajak semua pihak untuk bersama mengatasi hambatan-hambatan tersebut demi memperbaiki kualitas produk-produk legislatif yang lebih baik.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait