#Mudik#Lebaran

Pengusaha Sayangkan Pemerintah Kembali Larang Mudik

Pengusaha Sayangkan Pemerintah Kembali Larang Mudik
Ilustrasi masyarakat melakukan tradisi mudik sebelum pandemi melanda. Foto: dok MI/Panca Syurkani.


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menyayangkan keputusan pemerintah yang melarang mudik Lebaran 2021. Meski bertujuan untuk meredam pandemi, namun kebijakan ini di satu sisi tidak tepat bagi pengusaha.

"Kalau saya sih personally kebijakan melarang mudik ini sebenarnya tidak tepat ya, karena memang sampai saat ini vaksinasi juga masih berjalan meski memang masih belum masif," ujar Anggawira kepada Medcom.id, Sabtu, 27 Maret 2021.

Anggawira meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 ini. Sebab bagi para pelaku usaha, pelarangan ini akan berdampak pada lesunya aktivitas bisnis, utamanya yang ada di daerah-daerah.

"Mungkin dari sisi ini menurut saya yang perlu dipertimbangkan. Walaupun dari sisi omzet ini memang sudah sulit diitungnya karena kan memang sudah dua kali Lebaran sudah drop, turun," tutur dia.

Menurut Anggawira, pemerintah semestinya tidak melarang penuh mudik Lebaran. Pengendalian penularan covid-19 bisa dilakukan dengan pembatasan, sehingga budaya pulang kampung tersebut tidak terjadi secara masif.

"Kalau dari pemikiran kita sih mungkin dalam situasi seprti sekarang ini pengendalian covid ini menjadi lebih important, karena takutnya kalau memang terjadi mudik masif ya akan berimplikasi terhadap peningkatan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu," ungkap Anggawira.

Pemerintah resmi mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2021. Larangan itu ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

Larangan mudik Lebaran 2021 akan mulai berlaku pada 6-17 Mei 2021. Sedangkan hari raya Idulfitri tahun ini jatuh pada 12-13 Mei 2021. Larangan mudik Lebaran 2021 diberlakukan pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19. Sehingga upaya vaksinasi bisa menimbulkan hasil maksimal.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait