#hpn#pwi

Penguatan Peran DK PWI Diperlukan Jaga Muruah Wartawan

Penguatan Peran DK PWI Diperlukan Jaga Muruah Wartawan
HPN 2022 di Kendari. Istimewa


Kendari (lampost.co) -- Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang, menyerukan agar peran Dewan Kehormatan PWI di pusat dan daerah semakin diberdayakan. 

Hal itu mengemuka dalam pertemuan DK PWI se Indonesia di Hotel Zahra, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (8/1) siang di tengah penyelenggaraan Hari Pers Nasional di kota itu. Pertemuan DK-PWI kemarin dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring). 

Ilham Bintang mengatakan Kongres XXI PWI di Solo 2018 mengamanatkan penguatan peran DK melalui perubahan PD PRT. Namun diingatkan agar selalu berkoordinasi pengurus harian PWI dalam mengawasi penegakan kode etik dan kode perilaku yang dilakukan anggota maupun pengurus. 

Forum juga mengingatkan agar pemberdayaan dimaksud termasuk upaya pencegahan penyalahgunaan profesi dengan melakukan pendidikan dan sosialisasi kode etik dan kode Perilaku wartawan secara masif di seluruh Indonesia baik internal maupun eksternal. 

Anggota Dewan Pers Tri Agung Kristanto mengatakan pemahaman wartawan terhadap kode etik dari dulu masih rendah. Hal itu terbukti dengan masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kode etik. 

"Pengaduan itu lebih banyak terkait judul dan hal lain yang melanggar Pasal 1 dan pasal 3 kode etik jurnalistik misalnya mengenai itikad buruk," kata Tri yang baru terpilih sebagai anggota Dewan Pers periode baru. 

Selanjutnya, ia memprediksi pengaduan pelanggaran kode etik pasti akan naik menjelang tahun politik. Untuk itu, diharapkan wartawan mampu menjaga akurasi. 

"Jangan terpancing kecepatan media sosial dengan mengabaikan proses jurnalistik yang seharusnya dilakukan. Kutip mengutip atau multilevel quoting yang kerap terjadi tanpa konfirmasi juga sangat berbahaya," ujarnya.

Survei Edelman 2021 masih menunjukkan kenaikan tingkat kepercayaan publik pada era disrupsi saat ini hanya 1 persen. Itu membuktikan wartawan dengan produk jurnalistiknya tetap diandalkan. Pers tetap berkawan dengan media sosial namun tidak boleh terlarut atau terpancing dengan itu. 

Anggota DK PWI, Asro Kamal Rokan, menekankan mengenai perlunya memahami dan mentaati kode etik jurnalis. Tidak boleh lagi terjadi ada wartawan membaca kode etik profesi. Hasil survey Dewan Pers beberapa tahun tercatat sekitar 70% wartawan tidak memahami kode etik. 

Padahal, kompetensi tertinggi wartawan sebenarnya di atas segala-galanya. Uji kompetensi wartawan yang diadakan harus selalu mengacu hal itu. Jangan sampai ada penguji yang malah tak paham kode etik.

Laporan dari seluruh pengurus DK Provinsi, klop dengan keprihatinan DK-PWI Pusat. Pertemuan akhirnya menyepakati untuk meningkatkan perannya dalam menjaga marwah dan martabat wartawan dengan terus mengawasi setiap potensi maupun tindakan pelanggaran kode etik jurnalistik dan kode Perilaku wartawan.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait