#lampung#ite

Penghina Bupati Pesisir Barat Akhirnya Terciduk

Penghina Bupati Pesisir Barat Akhirnya Terciduk
M  Ali Ardha (51), tersangka penghina Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, saat diperiksa petugas Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung. Dok./Subdit V Cyber Crime Polda Lampung


Bandar Lampung (Lampost.co) --Pelarian penghina Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal lewat Facebook akhirnya berakhir setelah diciduk Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung. M  Ali Ardha (51), warga Gunungkemala Timur, Way Krui,  Pesisir Barat, yang dilaporkan atas pencemaran nama baik ditangkap di tempat persembunyiannya di Pesawaran, Rabu, 30 Oktober 2019.

Berdasarkan penelusuran Lampost.co, Ali merupakan sekretaris provinsi LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). "Benar kami mengamankan pelaku terkait pencemaran nama baik dengan korban Bupati Agus Istiqlal. Ada beberapa postingan pelaku, salah satunya dengan menggunakan bahasa daerah yang menyebutkan seperti kera, tidak punya wibawa, dan membuat amburadul Pesisir Barat. Namun (pernyataannya) tak bisa dibuktikan dan tidak valid," ujar Dirreskmrimsus Polda Lampung Kombes Subakti melalui PS Kasubdit V Cyber Crime Kompol Rahmad Mardian,  Kamis, 31 Oktober 2019.

Aparat sudah dua bulan mengejar pelaku yang dinilai licin dan berpindah-pindah tempat. Padahal surat pemanggilan pertama dan kedua kepada pelaku untuk diperiksa sebagai  tersangka sudah dilayangkan. Namun, panggilan tidak digubris dan dia pun tak pernah ada di kediamannya.

"Dia ini pindah-pindah tempat,  gonta-ganti nomor HP. Sudah pernah dulu kami periksa dan dari saksi ahli bahasa juga menyatakan ada unsur pencemaran  nama baik," kata alumnus Akpol 2003 itu.

Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut  dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.

"Pelaku sudah kami periksa  sebagai tersangka dan berkas perkara sedang kami lengkapi  untuk dilimpahkan ke kejaksaan," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait