Pilkadapemilihbawaslu

Penggunaan Hak Pilih Masyarakat Disebut Capai 80 Persen

Penggunaan Hak Pilih Masyarakat Disebut Capai 80 Persen
Ilustrasi.Dok


JAKARTA (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat lebih dari 80 persen masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Data ini berdasarkan sistem pengawasan pemilu (siwaslu) secara real time.

"Penggunaan hak pilih pada pemilihan gubernur sebesar 82 persen, sedangkan pada pemilihan bupati atau wali kota sebesar 83 persen," kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, dikutip dari Medcom.id, Kamis 10 Desember 2020.

Menurut dia, Bawaslu juga mengumpulkan hasil pengawasan dengan memfoto Formulir C.Hasil KWK sebagai hasil penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS). Dalam pemilihan kabupaten atau kota, pengawas TPS (PTPS) mengumpulkan hasil pengawasan 175.593 dari 298.939 TPS atau sekitar 59 persen.

Dalam pemilihan gubernur, pengawas di 28.251 dari 62.376 TPS atau 45 persen menyampaikan laporannya. Proses penghitungan suara di beberapa TPS masih berlangsung.

Pada beberapa kabupaten atau kota, laporan pengiriman hasil penghitungan suara melalui siwaslu mencapai lebih dari 60 persen. Wilayah ini meliputi Kabupaten Gresik 83 persen, Sragen 88 persen, Kabupaten Cianjur 66 persen, Balikpapan 71 persen, Denpasar 66 persen, dan Trenggalek 76 persen.

Selain itu, Bawaslu menemukan proses pengiriman kotak suara dari TPS ke panitia pemilihan kecamatan (PPK) melalui panitia pemungutan suara (PPS) di beberapa daerah belum terlaksana. Hal itu disebabkan penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara (sirekap) KPU mengalami kendala.

"Akibatnya diperlukan waktu lebih lama agar hasil penghitungan suara di TPS sampai di PPK. Bahkan hingga 19.30 (9 Desember 2020), KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) masih menunggu antrean untuk mengirimkan data hasil pemungutan ke sirekap," ujar Afif.

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait