#RUUPKS#Kekerasanperempuan#kekerasananak

Pengesahan RUU-PKS Dinilai Mendesak

Pengesahan RUU-PKS Dinilai Mendesak
Kadis PPPA Provinsi Lampung, Fitriani Damhuri saat berkesempatan menjadi salah satu narasumber dalam seminar bertema "Lindungi kami dari kekerasan seksual: Urgensi #Sahkan RUU-PKS" melalui daring, Kamis, 21 Januari 2021. Lampost.co/do


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Lampung, Apriliati mengatakan kebutuhan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) sudah begitu mendesak. Sebab, kian hari kasus kekerasan yang menyasar korban perempuan dan anak makin meningkat. 

"Angka kekerasan seksual sudah cukup tinggi. Mengutip data dari Komisi Nasioal (Komnas) Perempuan, selama 2020 telah terjadi sebanyak 431.473 kasus kekerasan. Angka itu naik enam persen dari tahun sebelumnya sebanyak 406.178. Ini baru yang tampil di muka. Bisa jadi sebenarnya lebih banyak," kata Apriliati, saat berkesempatan menjadi salah satu narasumber dalam seminar bertema "Lindungi kami dari kekerasan seksual: Urgensi #Sahkan RUU-PKS" melalui daring, Kamis, 21 Januari 2021. 

Baca: Fatayat NU Lampung Dorong Pengesahan RUU-PKS

 

Dia mengatakan pertimbangan pentingnya RUU-PKS untuk segera disahkan adalah tidak cukupnya regulasi lain dalam menghadirkan payung hukum perspektif korban.

"Kalau di dalam RUU-PKS ini lengkap. Mencakup pencegahan, pemenuhan hak, pemulihan korban, dan mengatur penanganan selama proses hukum," kata dia.

Apriliati pun menanyakan tentang lambatnya proses pengesahan RUU-PKS. Malah, pada pertengahan 2020, justru RUU ini kembali terpental dari Prolegnas.

"Justru di Lampung lebih cepat. Baru saja peraturan daerah (Perda) tentang upaya penghapusan kekerasan seksual perempuan dan anak sudah turun dari fasilitas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupa Perda Nomor 3 tahun 2020," kata dia. 

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Fitriani Damhuri menyampaikan, sepanjang 2020 telah terjadi sebanyak 360 kasus kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

"Sebanyak 122 kasus menyasar korban anak, 311 korban perempuan, sebesar 58,89 persen kejadian di rumah tangga, dan 54,80 persennya berupa jenis kekerasan seksual," kata Fitriani saat menjadi salah satu narasumber dalam seminar tersebut.

Data yang dikutip dari Rekap Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) itu baru mencakup pada status terlapor dan terdata.

"Ini yang juga menentukan betapa pentingnya RUU-PKS disahkan," kata dia. 

 

Harapan publik

Direktur Lembaga Advokasi Anak (LADA-DAMAR) Sely Fitriani mengatakan, pengesahan RUU-PKS ini sudah membentuk sebuah harapan publik.

"Keberadaan kebijakan penghapusan kekerasan seksual ini adalah harapan bagi publik, terutama bagi para pendamping serta keluarga korban," kata dia.

Pengesahan RUU-PKS juga bisa menjadi bukti bagi negara untuk memberikan jaminan rasa aman.

"Negara hadir dalam menjamin rasa aman bagi warga. RUU-PKS juga menjadi solusi dari problem kekerasan yang selama ini terus terjadi yang membuat setiap orang berpotensi menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual," kata dia. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait