aturanRUU

Pengesahan RUU Ciptaker Dinilai Abaikan Nasib Buruh

Pengesahan RUU Ciptaker Dinilai Abaikan Nasib Buruh
Ilustrasi buruh saat melakukan demonstrasi/Dok MI/Ramdani


Jakarta (Lampost.co) -- Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi undang-undang tak memihak kepentingan buruh. Sehingga menuai kritik.
 
“Tindakan yang dilakukan pemerintah beserta partai pendukungnya di DPR jelas-jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap nasib rakyat utamanya kalangan buruh,” kata Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI), Farkhan Evendi, dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Oktober 2020.
 
Farkhan menyoal sejumlah poin dalam UU Ciptaker yang dianggap menggerus hak buruh. Mulai dari upah minimum, berkurangnya pesangon, kontrak kerja tak terbatas, hingga masalah lingkungan.

“Namun pemerintah tetap menolak pendapat tersebut dan terus membangun narasi bahwa Omnibus Law Ciptaker ini akan membawa segudang manfaat,” ujar dia.
 
UU Ciptaker, kata Farkhan, dikhawatirkan menyebabkan kesengsaraan yang berkelanjutan. Terutama untuk buruh, petani, nelayan, dan masyarakat desa.
 
Sementara itu, dia mengapresiasi Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak pengesahan RUU Ciptaker. Bahkan, Fraksi Partai Demokrat walk out sebelum UU Ciptaker disahkan.
  
RUU Ciptaker disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober 2020. Undang-undang sapu jagat itu terdiri dari 15 bab dan 185 pasal.
 
Pengesahan RUU Ciptaker sempat dihujani interupsi. Salah satunya datang dari anggota Komisi II Fraksi Demokrat Benny K Harman yang bersikeras meminta kesempatan menyampaikan pandangan partai.
 
Namun interupsi Benny dinilai tak bisa diakomodasi. Sebab tiap fraksi telah diberi kesempatan menyampaikan pandangan dalam rapat-rapat sebelumnya. Akhirnya, Benny dan perwakilan Partai Demokrat memilih keluar dari rapat.
 
“Kami Fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab,” tegas Benny.

EDITOR

Medcom

loading...




Komentar


Berita Terkait