Pengembangan Pariwisata Nasional Bagian Pemerataan Pembangunan

Lampost Mar 04, 2023 | 14:57

Jakarta (Lampost.co) -- Upaya pengembangan pariwisata di kawasan timur Indonesia menjadi langkah strategis yang harus dikedepankan dalam rangka pemerataan pembangunan di tanah air.

"Berbagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia harus terus direalisasikan. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang potensial di kawasan itu diharapkan mampu menjadi akselerator pemerataan pembangunan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 4 Maret 2023.

Pada ajang East Indonesia Investment Summit 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menargetkan investasi US100 juta dolar dari sektor pariwisata di kawasan timur Indonesia. Target itu berpotensi menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.

Sejumlah destinasi wisata super prioritas ada di Indonesia timur. Destinasi itu antara lain Likupang (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), dan Labuan Bajo (NTT).

Menurut dia, dorongan untuk meningkatkan investasi di kawasan timur Indonesia itu. Selain untuk mengejar target sektor pariwisata nasional sekaligus untuk merealisasikan pemerataan pembangunan di tanah air.

Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, tren peningkatan aktivitas pariwisata mulai dirasakan. Catatan Kemenparekraf per Januari 2022 terdapat pertumbuhan perjalanan wisata global ke Indonesia sebesar 152% dibandingkan capaian Januari 2021.

Pada 2022 Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 5,47 juta orang dan tahun 2023 ditargetkan mampu mencapai 7,4 juta orang.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap sejumlah target itu dapat dicapai lewat penguatan kolaborasi para pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah serta masyarakat.

Selain itu dukungan pihak swasta, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, juga sangat diperlukan dalam rangka memperkuat sektor pendukung seperti sarana transportasi dan akomodasi.

Sehingga, berbagai upaya untuk mendorong investasi dari pihak swasta harus dilakukan, tentu saja dengan skema yang saling menguntungkan.

"Sejumlah program yang direncanakan pemerintah dapat segera direalisasikan agar dampak dari program tersebut dapat segera dirasakan masyarakat," katanya.