#danadesa#sanksi#korupsi

Pengamat Sebut Penilep Dana Desa Wajib Dipenjara

Pengamat Sebut Penilep Dana Desa Wajib Dipenjara
Pengamat Hukum Unila Yusdianto saat ditemui di ruangannya beberapa waktu lalu. (Foto:Lampost/Andre Prasetyo Nugroho)


Bandar Lampung (lampost.co)--Urusan dana desa adalah persoalan klasik dari tahun ke tahun selalu terjadi, dan ada saja masalah dalam dana tersebut.

Bahkan, Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila) Yusdianto mengatakan persoalan budaya korupsi yang ada di lingkungan pemerintahan desa dari hari ke hari yang tidak membaik.

Selain persoalan budaya, penegakan hukum yang kurang greget  menurut Yusdianto, menjadi penyebab persoalan dana desa terus menerus terjadi.

"Akibat dari mental yang korup, dari awal kita menerapkan jika persoalan dana desa persoalan serius yang harus didampingi," katanya, saat dikonfirmasi Lampost.co, Jumat 22 Juli 2022.

Menurutnya, jika para aparatur desa ini hanya diberi sanksi pengembalian dana yang ia korupsi, tidak akan mempan mengatasi persoalan ini. Jadi menurut Yusdianto, sanksi bui atau penjara sudah paling cocok.

"Kita enggak boleh mentolerir sanksi hukum, memberi semacam pemaafan terkait dengan korupsi, serupiah apapun mengambil tanpa pertanggungjawaban dengan uang negara harus dihukum. Karena ini korupsi, walau satu perak pun termasuk extraordinary crime, siapapun dia walau kepala desa," tegasnya.

Ia menambahkan pemberian sanksi tegas guna sebagai shock terapi mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya.

"Kalau tidak begitu akan ada anggapan persoalan desa kok seperti air mengalir dibiarkan saja. Ini akan preseden buruk soal korupsi, dan menjadi contoh aparatur desa lain nantinya," ujarnya.

Menurutnya, budaya dan jiwa korupsi dari aparatur desa, harus diawasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

"Dana desa harus melakukan secara ketat oleh APIP. Sehingga penggunaan dana desa dipergunakan sebaik-baiknya," tuturnya.

EDITOR

Sri Agustina


loading...



Komentar


Berita Terkait