#PaslonTerpilih#Kepaladaerah

Pengamat: Pergantian Kepala Daerah Jangan Dibikin Gaduh

Pengamat: Pergantian Kepala Daerah Jangan Dibikin Gaduh
Ilustrasi: Medcom.id


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengamat kebijakan publik Dedy Hermawan mengatakan pemimpin daerah hendaknya tidak menimbulkan kegaduhan dengan mengeluarkan kebijakan yang dianggap masyarakat kontroversial sebelum akhir masa jabatan (AJM).

Hal ini, kata Dedy, penting dijaga demi berjalannya peralihan kepemipinan yang lancar, aman, dan damai. 

"Kalau membuat manuver-manuver yang tidak mendasar dan terkesan seperti mau menghabisi dalam tanda petik, lebih baik jangan dilakukan. Nanti akan menimbulkan konflik terhadap kepala daerah yang baru," kata Dedy kepada Lampost.co, Selasa, 26 Januari 2021. 

Dedy mengingatkan kebijakan kepala daerah harus tetap ditimbang dari aspek legal. Begitu pula dengan tanggung jawab menjaga dinamika dan iklim yang sehat. 

"Yang pertama secara normatif harus aman dulu. Artinya tindakan kepala daerah ada dasar hukumnya, misal mengganti Sekda enggak sembarang, harus dua tahun. Kalau tidak mengikuti ketentuan ini, bisa timbul konflik, bahkan ribut," katanya.

Dedy menambahkan, kepala daerah yang baru pun harus bisa berdaptasi terhadap pemerintahan yang akan dipimpinannya. 

"Kepala daerah yang baru harus melakukan adaptasi dan perknelan demi mengakrabkan diri dengan lingkungan supaya tidak terkesan serba instan dan terburu-buru. Pelajari dulu semua aspek, ajak diskusi apa yang perlu dibenahi dan dilakukan," ujar Dedy.

Dedy menggaris bawahi, situasi masyarakat yang kondusif pasca-Pilkada penting dijaga.

"Agar roda pemeritahan tetap utuh dan tidak mengundang kegaduhan suatu daerah," pungkas dia. 

 

 

UU sudah membatasi

Sementara itu, pengamat Hukum Tata Negara Budiyono mengatakan undang-undang (UU) telah memberikan batasan terhadap kepala daerah di akhir masa jabatan agar tidak menimbulkan kegaduhan.

Selama pemerintah setempat mengikuti aturan tersebut, maka kondusivitas pasca-Pilkada Serentak 2020 terjaga.

"APBD 2021 sudah disetujui. Artinya kebijakan pemerintahan yang baru tidak akan banyak berubah. Intinya sesuai dengan yang disepakati antara Bupati/Wali Kota sebelumnya dengan DPRD setempat," kata dia.

Budiono memberikan contoh perombakan aparatur sipil negara (ASN) diatur bisa dilakukan enam bulan setelah pelantikan. Artinya, kata dia, UU sudah memberikan pedoman agar kepala daerah tidak melakukan hal-hal yang berpotensi mengundang kegaduhan di dalam roda pemerintahan, birokrasi, maupun anggaran.

"Menurut saya mengenai kebijakan, terutama penanganan Covid-19 akan seperti itu, sama dengan apa yang sudah ditetapkan atau yang sudah disetujui DPRD dan kepala daerah terdahulu," kata dia.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait