Pengamat Imbau Pemkab Hati-hati Salurkan Bansos

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengamat ekonomi Universitas Lampung Yoke Moelgini mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota harus berhati-hati dalam penyaluran bantuan sosial yang dianggarkan melalui dana transfer umum (DTU).  Penyalurannya harus tepat dan akurat.

"Karena ini pekerjaan rumah besar dalam penyaluran, bagaimana pemda bisa salurkan bantuan sosial secara tepat dan akurat," kata Yoke Moelgini saat dihubungi, Kamis, 10 November 2022.

Dia mengatakan maksud dari tepat dan akurat adalah bagaimana pemda bisa mendata penerima bansos dengan tepat dan jangan ada tumpang tindih antar-pemda. "Penyaluran harus akurat. Jangan sampai penerima bansos ini merupakan orang kaya yang ekonominya berkecukupan," ujarnya.

Baca juga: Belanja Tak Terduga Rp31,5 Miliar untuk Penanganan Kegiatan Urgen

Menurut dia, pilihan pemda tidak mengalokasikan bansos untuk sektor transportasi sudah tepat. Sebab, tidak semua pengemudi ojek online merupakan orang miskin.

"Banyak mahasiswa saya yang ekonominya di atas rata-rata tapi isi kekosongan jadi driver ojek online. Ada juga teman saya seorang dokter jadi driver taksi. Jadi pelaku usaha transportasi belum tentu ekonomi rendah," katanya.

Namun, jika memang seorang supir atau driver ojek merupakan orang miskin, pasti sudah terdata sebagai masyarakat miskin di pemerintah setempat. "Jadi pembagian bansos ke masyarakat miskin melalui DTKS menurut saya pilihan tepat. Sebab, ada sejumlah sektor mencakup dalam DTKS," ujarnya.

Dia berharap adanya percepatan penyaluran. "Jangan tunda penyaluran bansos karena itu justru mempersulit masyarakat. Kasihan kalau sudah berharap dapat bansos tapi tidak disalurkan," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina