#beritalampung#beritabandarlampung#campak#kesehatan

Pengamat Dorong Pemerintah Buka Data Soal Campak

Pengamat Dorong Pemerintah Buka Data Soal Campak
Ilustrasi campak. Dok/Antara


Bandar Lampung (Lampost.co): Pengamat kebijakan publik Universitas Lampung (Unila) Dedy Hermawan meminta kepada instansi pemerintahan khususnya di bidang kesehatan, untuk membuka data soal kasus campak. Menurutnya hal ini penting agar menciptakan good governance dan transparansi kepada publik. 

"Dinkes dan seluruh perangkat daerah wajib menghadirkan transparansi dalam menjalankan roda organisasi. Aktualisasi prinsip transparansi merupakan wujud dari komitmen melaksanakan good governance," katanya, Selasa, 24 Januari 2023. 

Menurutnya transparansi akan membantu meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi publik. 

"Transparansi tanda perangkat daerah, dalam hal ini Dinkes turut menghadirkan pemerintah bebas KKN. Dan sebaliknya, saat Dinkes tidak transparan akan menimbulkan kecurigaan publik," katanya. 

Baca juga:  Pegawainya yang Hilang Ditemukan, Kepala DLH Pringsewu: Alhamdulillah, Saat Ini Masih dalam Pemulihan

Oleh karena itu, Dedy meminta data-data Dinkes yang tidak dikecualikan dalam Undang-Undang keterbukaan informasi publik hendaknya dipublikasikan.

"Semua data yg dikecuaikan secara peraturan perundang-undangan dan etika medis, hendaknya dapat dipublikasi," terangnya. 

Dedy menjelaskan keterbukaan data untuk publik sangatlah penting karena menjadi hak publik untuk mendapatkan informasi.

"Sehingga publik dapat berpartisipasi melakukan pencegahan dan penanganan atas masalah publik yang terjadi di bidang kesehatan masyarakat," jelasnya. 

Terakhir ia menegaskan agar pemerintah memenuhi hak publik dengan memuat transparansi data, karena hal tersebut merupakan hak publik untuk mengetahui. 

"Taat lah terhadal konstitusi, regulasi dan tujuan dari otonomi daerah. Dimana di dalamnya mewajibkan pemerintah untuk menerapkan prinsip transparansi," pungkasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait