permapengadilanhukum

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sosialisasi Perma 1/2020

( kata)
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sosialisasi Perma 1/2020
dok Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang bakal mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sosialisasi tersebut bakal dilakukan di PT Tanjungkarang yang terletak di jalan Cut Mutia, Telukbetung Utara, pada kamis 6 Agustus 2020. Sosialisasi tersebut bakal diikuti oleh jajaran Hakim Tipikor.

"Besok ada sosialisasi terkait Perma No 1 2020, di PT Tanjungkarang," ujar Humas PT Tanjungkarang Jessayas Tarigan, Rabu 5 Agustus 2020.

Nantinya, ada 4 orang hakim adhoc tingkat banding yang akan menerima sosialisasi tersebut. "Nanti selanjutnya dari PT Tanjungkarang baru turun ke PN Tanjungkarang," katanya.

Sebelumnya, terkait pelaksanaan pedoman perma tersebut, di PN Tipikor Tanjungkarang, Humas Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang, Jesayas Tarigan mengatakan Perma tersebut tentunya sudah pasti jadi acuan bagi para hakim.

Perma pada dasarnya menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani suatu perkara sesuai maksud perma, tanpa sosialisasi juga sudah berlaku sejak dikeluarkan perma itu.  "Hakim tidak boleh berdalih tidak  tau ada perma," ujarnya.

Menurut Jesayas, Antara pasal 2 dan pasal 3 UU tindak pidana korupsi memang perlu dilakukan pendalaman  yang benar bagi seorg hakim, dalam memahami pasal-pasal tersebut.

"Banyak teori dan doktrin terkait perbedaan psl 2 dgn psl 3, Jd hati nurani seorg hakim sangat berperan dalam memutus apakah pasal 2 atau pasal 3 yang terbukti," katanya.

Mahkamah Agung RI mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu tujuan perma tersebut diantaranya, untuk menghindari disparitas perkara serupa (tipikor).

Perma tersebut ditandatangani Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Syarifudin, dan diundangkan di Jakarta pada 24 juli 2020.

Beberapa pasal di perma tersebut diantaranya :

Pasal 5 :

 (1) Dalam menentukan berat ringannya pengadilan, Hakim harus mempertimbangkan berurutan sebagaimana berikut: 

a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;  
b.  tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan; 
c. rentang penjatuhan hukuman; 
 d.  keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;  
e. penjatuhan hukuman, dan 
f.  Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini. 

(3) Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya.

Pasal 6
 (1) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut: 

a. kategori paling berat, lebih dari  Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 
b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 
c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 

(2) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut: 

a. kategori paling berat, lebih dari  Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 
c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

e. kategori paling ringan, sampai dengan e. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 7
Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut: tinggi; 

a. tinggi
b. Sedang
c. Rendah.

Kemudian dalam lampiran Tahap III tersebut, yakni pasal 12 terkajt Memilih Rentang Penjatuhan Pidana.

Disebutkan Hakim memilih Rentang Penjatuhan Pidana yang telah diatur di bawah ini dengan menyesuaikan antara: 1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan 2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II). 

- Kerguian negara kategori paling berat lebih dari Rp. 100 miliar :
1. Tinggi, penjara 16-20 tahun atau seumur hidup, dan denda Rp. 800 juta sampai Rp. 1 miliar
2. Sedang, penjara 13-16 tahun atau, dan denda Rp. 650 juta sampai Rp. 800 juta
3. Rendah,  penjara 10-13 tahun atau, dan denda Rp. 500 juta sampai Rp. 650 juta

-kerugian negara kategori Berat lebih dari 25 miliar sampai dengan 100 miliar :
1. Tinggi, penjara 13-16 tahun atau, dan denda Rp. 650 juta sampai Rp. 800 juta
2. Sedang,  penjara 10-13 tahun atau, dan denda Rp. 500 juta sampai Rp. 650 juta.
3. Rendah penjara 8-10 tahun atau, dan denda Rp. 400 juta sampai Rp. 500 juta


-kerugian negara kategori sedang lebih dari 1miliar sampai dengan 25 miliar :
1. berat,  penjara 10-13 tahun atau, dan denda Rp. 500 juta sampai Rp. 650 juta.
2. sedang penjara 8-10 tahun atau, dan denda Rp. 400 juta sampai Rp. 500 juta
3. Rendah penjara 6-8 tahun atau, dan denda Rp. 300 juta sampai Rp. 400 juta

-kerugian negara kategori ringan lebih dari Rp. 200 juta  sampai dengan Rp 1 miliar :
1. Tinggi penjara 8-10 tahun atau, dan denda Rp. 400 juta sampai Rp. 500 juta
2. Sedang penjara 6-8 tahun atau, dan denda Rp. 300 juta sampai Rp. 400 juta
3. Rendah, penjara 4-6 tahun atau, dan denda Rp. 200 juta sampai Rp. 300 juta


kerugian negara kategori paling ringan, sampai dengan Rp 200 juta :

1. Tinggi penjara 3-4 tahun atau, dan denda Rp. 150 juta sampai Rp. 200 juta
2. Sedang penjara 2-3 tahun atau, dan denda Rp. 100 juta sampai Rp.150 juta
3. Rendah, penjara 1-2 tahun atau, dan denda Rp. 50 juta sampai Rp. 100 juta

Terkait pedoman, dan rincian pasal tersebut Mahkamah Agung RI membenarkan. "Ya sudah (keluar Perma), "ujar Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Abdullah, Minggu 2 Agustus 2020. 

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait