#mobildinas#kendaraandinas#pemprov

Pengadaan Kendaraan Dinas Pemprov Lampung akan Gunakan Pola Sewa

Pengadaan Kendaraan Dinas Pemprov Lampung akan Gunakan Pola Sewa
Kepala Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Muhammad Yuliardi. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan menerapkan pola sewa pada seluruh kendaraan pejabat. Kebijakan dengan melibatkan jasa pihak ketiga atau swasta itu direncanakan berlaku mulai 2022.

Kepala Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Muhammad Yuliardi, mengatakan, gagasan tersebut sudah lama didorong Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Pengadaan kendaraan dinas dengan sistem sewa dinilai lebih efektif dan efisien. 

"Saat ini masih kami lakukan kajian. Kami punya target tahun 2022 kita coba untuk sewa. Tahun ini kita lalukan persiapannya dan melakukan kajian kendaraan yang ada akan dilelang atau seperti apa," kata Yuliardi, Minggu, 7 Maret 2021. 

Menurut Yuliardi, kondisi kendaraan dinas yang ada di lingkungan Pemprov Lampung rata-rata sudah tua yang mengakibatkan pemborosan anggaran dari segi perawaratan.

Ia menceritakan, di beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan pola sewa untuk kendaraan dinas.

"Dengan sewa, kita tidak terbebani biaya perawatan. Kalau sewa, berarti otomatis menggunakan kendaraan yang kondisinya prima, fit, sehat sesuai dengan kontraknya. Untuk pengemudi dan bahan bakarnya tetap dari kita," katanya.

Saat ini, kata Yuliardi, sudah ada pihak swasta dan beberapa merek kendaraan yang eksis melakukan sewa kendaraan. Oleh sebab itu, pihaknya sedang menimbang dan mencari penyedia jasa sewa yang berkompeten.

Ia menceritakan, untuk kapasitas Biro Umum, hanya mengelola untuk kendaraan dinas bagi Kepala Biro dan Kepala Bagian, tetapi ke depan akan direncanakan kembali bersama pimpinan.

"Rencananya dari Sekda, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Biro, dan Kepala Bagian akan sewa kendaraan. Kita sedang petakan," katanya 

Sebelumnya diberitakan, Pemprov telah menetapkan nomor registrasi kendaraan dinas jabatan. Ada 99 kendaraan dinas yang dilakukan pendataan dan penyesuaian nomor plat kendaraan roda empat.  Kebijakan ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/76/B.08/HK/2020 tentang Penetapan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang langsung ditandatangani Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, 31 Januari 2020. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait