kpkkorupsi

Pengacara Dicecar Terkait Pemberian Uang Pengusaha kepada Nurhadi

( kata)
Pengacara Dicecar Terkait Pemberian Uang Pengusaha kepada Nurhadi
Eks Sekretaris MA Nurhadi dibawa ke Rutan KPK, Selasa, 2 Juni 2020. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi rangkaian penerimaan uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Keterangan itu digali dari saksi pengacara M Bashori.
 
"Mengenai dugaan pemberian uang oleh tersangka HSO (Hiendra) kepada tersangka NHD (Nurhadi) dan RHE (Rezky Herbiono, menantu Nurhadi)," kata pelaksana tugas juru bicara penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020.
 
Pemberian itu diduga terkait perkara yang dihadapi Hiendra dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Bashori yang dihadirkan untuk mempertajam penyidikan suap dan gratifikasi terkait perkara di MA itu juga dicecar soal pemalsuan akta oleh Hiendra.

Selain itu, penyidik memeriksa Nurhadi dalam perkara yang sama. Ia dimintai keterangan mengenai dokumen yang telah disita KPK.
 
"Dokumen-dokumen yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan izin Dewan Pengawas KPK terkait dengan perkara," ujar Ali.
 
Sementara itu, dua saksi yang sedianya diperiksa mangkir dari panggilan penyidik. Keduanya yakni notaris I Gusti Bagus Prayutha Putra dan karyawan swasta Fransesco Xavier Kolly Mally.
 
"Penyidik belum memperoleh konfirmasi ketidakhadirannya," ucap Ali.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat Rezky. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, serta untuk permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

EDITOR

Medcom

loading...

Berita Terkait

Komentar