#umk#beritalamsel#uuciptakerja

Penetapan UMK Lamsel Masih Proses Panjang

Penetapan UMK Lamsel Masih Proses Panjang
Ilustrasi. Foto: Google Images


Kalianda (Lampost.co): Hingga kini penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Selatan tahun 2021 masih melalui proses panjang. Sebab, berbagai pihak terkait masih menginventarisasi data dan indikator yang menjadi dasar dalam menentukan besaran upah tersebut.

Dewan Pengupahan Lamsel, Subagio, menegaskan dalam menentukan besaran UMK biasanya mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun, saat ini regulasi yang memberikan formulasi dalam penetapan upah minimum itu terbentur dengan aturan baru yakni UU Cipta Kerja.
 
“Di PP 78 itu Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Lamsel telah terpenuhi di tahun 2019. Setelah adanya Omnibus Law  tentu peraturan mengenai KHL ini menjadi gugur. Kita belum punya formulasi sebagai acuan dasar dalam penetapan UMK itu sendiri,” ujar dia, Rabu, 4 November 2020. 

Dalam rapat awal bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Selatan, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Salah satunya merupakan terbitan Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.

“SE itu kan dikhususkan untuk penetapan UMP. Kita tunggu saja apakah ada turunannya SE untuk menetapkan UMK nya. Sembari kita menunggu apakah pusat atau provinsi mengeluarkan kebijakan yang kaitannya dalam menetapkan KLH atau seperti apa nanti,” katanya. 

Sementara itu, Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Selatan Noviana Susanti mewakili Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnakertrans Lamsel, Mayadi Sapta Yuristama, belum dapat memberikan keterangan ketika ditanya apakah sudah dilaksanakan rapat penetapan UMK Lamsel pada tahun 2021 mendatang.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...




Komentar


Berita Terkait