#beritalampung#beritabandarlampung#ojekonline

Penetapan Kenaikan Tarif Ojol Dinilai Kontradiktif dan Membebani Masyarakat

Penetapan Kenaikan Tarif Ojol Dinilai Kontradiktif dan Membebani Masyarakat
Ilustrasi. Foto: Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menaikkan tarif ojek online (ojol). Penetepan tersebut dinilai kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam memulihkan keadaan ekonomi negara dan menambah beban masyarakat sebagai pengguna ojol.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Berdasarkan aturan baru tersebut, Kemenhub melakukan evaluasi terhadap biaya jasa minimal dengan kenaikan sekitar Rp2.000 sampai dengan Rp5.000.

Baca juga: Tawuran Geng Motor Pecah di Enggal Bandar Lampung

Rubi W. Purnomo, SVP Corporate Affairs Gojek mengatakan dalam melaksanakan usaha, Gojek senantiasa mematuhi peraturan pemerintah. Sesuai arahan pemerintah yang terbaru, pelaksanaan ketentuan dalam KP 564/2022 diberikan masa tenggang 25 hari kalender sejak ditetapkan.

"Sesuai petunjuk dari Kementerian Perhubungan, perpanjangan masa tenggang ini akan kami pergunakan untuk melakukan persiapan dan sosialisasi kepada pengguna aplikasi termasuk mitra driver," kata dia, Kamis, 18 Agustus 2022.

Gojek terus memonitor persiapan dan perkembangan yang ada, serta berkoordinasi dengan pemerintah sehingga dapat tetap memberi manfaat kepada seluruh masyarakat termasuk mitra driver dan pelanggan Gojek. 

Disisi lain manajemen Maxim memberikan tanggapan terkait diterbitkannya kebijakan kenaikan tarif ojek online (ojol) yang baru di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

Business Development Manager, Maxim Indonesia Imam Azhar Mutamad menilai kebijakan tarif ojol naik ini kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam memulihkan keadaan ekonomi negara.

Sebab, kata dia, tarif minimal untuk jarak tempuh paling jauh 5 kilometer (sebelumnya 4 kilometer), dapat berdampak pada pengurangan pendapatan mitra pengemudi.

Hal tersebut pun dinilai berpotensi membuat adanya pengurangan pemesanan dikarenakan di beberapa lapisan masyarakat tarif minimal dapat dikatakan tinggi.

“Kebijakan ini dapat dinilai kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam memulihkan keadaan ekonomi negara, dan juga dapat membebankan masyarakat. Namun, kami tetap mendukung dan tidak menentang dengan kebijakan yang telah diputuskan,” kata Imam.

Pada dasarnya, lanjut dia, pihaknya berkomitmen untuk mendukung dan menaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta turut serta dalam pengawasan proses formulasi suatu regulasi.

Saat ini pihaknya masih mempelajari dan membandingkan data mengenai ability to pay dan willingness to pay masyarakat, serta rata-rata jarak yang ditempuh saat menggunakan transportasi online.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait