#TUBA

Penetapan Besaran Siltap RK di Tuba Diduga Tidak Sesuai Aturan

Penetapan Besaran Siltap RK di Tuba Diduga Tidak Sesuai Aturan
Ilustrasi. Dok. Lampost


Menggala (Lampost.co) -- Peraturan Bupati (Perbup) Tulangbawang Nomor 53 tahun 2019, Nomor 01 tahun 2021 dan Nomor 02 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Kampung diduga mengangkangi Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019.

Peraturan tersebut mengatur tentang penetapan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Berdasarkan pengakuan salah satu ketua rukun keluarga (RK) di Kecamatan Banjaragung, hingga saat ini dirinya mendapatkan penghasilan tetap (siltap) atau gaji jauh di bawah dari PP Nomor 11 tahun 2019 sebesar Rp2.022.200.

"Gajinya Rp575 ribu per bulan," kata dia saat dihubungi Lampost.co melalui sambungan telepon, Minggu, 20 November 2022.

Dia mengaku, menjabat sebagai ketua RK sejak 2020. Besaran gaji yang didapat itu belum pernah mengalami perubahan hingga saat ini.

Ia menilai kebijakan pemerintah daerah yang hendak menaikan insentif bagi para rukun tetangga merupakan langkah kurang tepat, lantaran besaran siltap yang mesti didapat RK dan telah tertuang dalam PP Nomor 11 tahun 2019 belum direalisasikan.

Dia mendapatkan informasi, insentif RT akan mengalami kenaikan sebesar Rp100 ribu perbulan dari Rp500 ribu menjadi Rp600 ribu.

"Saya pribadi secara administrasi kurang pas, sedangkan kabupaten lain saja lebih jauh seperti Tubaba dan Mesuji sudah Rp2 juta ke atas (Siltap RK) padahal Tulangbawang kabupaten tua. Secara prosedur menyalahi aturan, mau ngomong pemerintah kita nyalahin aturan apalah daya kita cuma bawahan," ujar dia.

Salah satu kepala kampung di Kecamatan Rawapitu, membenarkan saat ini siltap RK di kampungnya belum mengacu PP Nomor 11 tahun  2019. "Siltapnya Rp575 ribu," kata dia.

Kabag Hukum Pemkab Tulangbawang, Anuari belum dapat memberikan keterangan terkait dengan persoalan tersebut. "Selasa iya, besok saya lagi ada rapat di provinsi," kata dia melalui pesan WhatsApp.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan Peraturan Bupati Tulangbawang No. 11 tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung dijelaskan perangkat kampung sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas, sekertaris kampung, pelaksanaan kewilayahan/kepala dusun/rukun keluarga, dan pelaksana teknis.

Rukun keluarga bagian dari perangkat desa yang ditetapkan besaran penghasilan tetap oleh peraturan pemerintah tersebut. Jika melihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang tahun 2014 tentang Desa Pasal 81 Ayat 2 huruf (c) besaran penghasilan tetap perangkat desa lainya paling sedikit Rp2.022.200 setara 100 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Dijelaskan juga pada ayat (3) dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lainya dalam APBDesa selain Dana Desa.

Untuk waktu pelaksanaan perubahan besaran Siltap oleh Pemerintah Daerah sendiri dimulai paling lambat pada Januari 2020 hal itu tercantum dalam Palas 81B Ayat (1) dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81A, pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekertaris desa, dan perangkat desa lainya diberikan paling lambat terhitung Januari 2020.

Menelisik besaran Siltap, berdasarkan Peratun Bupati Nomor 01 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Kampung tahun 2019 dalam Pasal 6 Ayat (2) rincian besaran Siltap untuk kepala kampung sebesar Rp2 juta perbulan, sekertaris kampung Rp1,4 juta, kepala urusan/seksi Rp1 juta dan rukun keluarga Rp575 ribu.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait