#beritalampung#dtu#bansos#bantuansosial#kenaikanbbm

Penerima Bansos Alokasi DTU bagi Ojek, Nelayan hingga UMKM

Penerima Bansos Alokasi DTU bagi Ojek, Nelayan hingga UMKM
Ilustrasi. DOK


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung sudah menetapkan sektor mana saja yang akan menerima bantuan sosial dari kewajiban pemerintah daerah menyalurkan 2 persen dari dana transfer umum (DTU). Hal itu sebagai antisipasi terjadinya inflasi akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Mulyadi Irsan memaparkan sudah menetapkan penerima untuk di Sang Bumi Ruwa Jurai, di antaranya ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga nelayan. 

"Pemprov Lampung melakukan pembahasan sektor apa yang paling terdampak. Berdasar kajian untuk sektor pekerja seperti ojek, UMKM, dan nelayan paling terdampak, tapi hingga saat ini masih kami kaji dan dalami," katanya, Minggu, 11 September 2022. 

Baca Juga26.952 KPM Terima Bansos BBM di Bandar Lampung

Adapun sejumlah kajian dan pembahasan yang saat ini masih menjadi pertimbangan Pemprov Lampung yakni agar penyaluran tepat sasaran dan dapat menggunakan sebaik mungkin bagi penerima manfaat. "Karena penyaluran 2 persen dari DTU dengan nilai Rp10,6 miliar harus tepat sasaran," ujarnya. 

Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 134 menyatakan pembagian datau penyaluran bantuan yang bersumber dari DTU selama tiga bulan lamanya.

"Adapun jumlah penerima bansos yang direncanakan 6.650 orang yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Namun, angka ini masih bisa bertambah karena masih perlu pembahasan mendalam," katanya. 

Adapun dari 6.650 penerima bansos, pihaknya merujuk dari data penerima sesuai data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). "Karena keluarga yang terdata di DTKS belum tentu terima bantuan misal PKH atau BPNT, jadi kami akan ambil yang memang belum terima bantuan," ujarnya. 

Adapun tujuannya agar tidak overlap (penerima ganda). "Data penerima ini juga langsung dari data DTKS by name by adress. Jadi akan sesuai dan akurat, kita kerahkan tim dari Dinas Sosial agar data akurat," katanya.

Mulyadi juga menjelaskan jika berdasarkan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 menyebutkan dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober--Desember 2022.

"Belanja wajib perlindungan sosial antara lain untuk pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan; penciptaan lapangan kerja atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah kami merujuk ini," katanya. 

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait