Ppkmcovid-19

Penerapan PPKM Tahap I Perlu Dievaluasi

Penerapan PPKM Tahap I Perlu Dievaluasi
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga 8 Februari 2021 harus diikuti dengan perbaikan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Pemerintah harus transparan terkait upaya-upaya yang masih kurang pada pelaksanaan PPKM Jawa-Bali tahap I. Terutama pada kebijakan yang tidak mampu menekan kasus positif Covid-19 secara signifikan.

“Selayaknya kebijakan PPKM di Jawa-Bali jilid 2 diterapkan berdasarkan hasil evaluasi dari penerapan PPKM Jawa-Bali jilid 1 yang berakhir 25 Januari 2021. Dengan begitu, perpanjangan kebijakan PPKM sekaligus bisa dibarengi perbaikan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lapangan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Kamis, 21 Januari 2021.

Dengan mengetahui sumber masalah yang harus diatasi, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, pemerintah bisa mengajak dan melibatkan masyarakat bersama-sama untuk mengatasi sejumlah masalah tersebut.

Sejauh ini, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, pemerintah baru menetapkan kebijakan PPKM di tujuh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Ironisnya, di tengah pemberlakuan PPKM Jawa-Bali tahap 1, pertambahan jumlah positif Covid-19 kerap menembus angka 10.000 per hari. Bahkan, tambahnya, pada Sabtu, 16 Januari 2021 lalu, rekor penambahan positif Covid-19 mencapai 14.224 kasus.

“Kondisi tersebut harus segera diketahui akar masalahnya dan segera diatasi bersama, lewat upaya-upaya yang masif dari pemerintah dengan melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Bila cara-cara sistematis dan terukur tidak dilakukan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 ini, kebijakan yang diambil pemerintah yang berubah hanya nama semata. Namun penyebaran Covid-19 tetap tidak terkendali.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait