Penegakan Hukum dan Peradilan Harus Sentuh Semua Lapisan Masyarakat

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerja sama dengan Universitas Lampung menggelar Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema "Pola Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Guna Menegakan Hukum dan Keadillan" serta "Konsolidasi Aparatur Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan" di Hotel Horison Bandar Lampung, Kamis (18/7/2019).

Dalam FGD tersebut hadir sebagai narasumber yakni Prof. Heryandi, Rudy LL.M dan Zulkarnain Ridwan MH. Pada FGD tersebut akan mengupas penegakan hukum dan keadilan dalam negara hukum Republik Indonesia.

Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lampung, Prof. Bujang Rahman mengatakan keadilan hukum di negeri ini menjadi hal yang penting. Persoalan keadilan hukum bukan hanya fakta empiris tapi juga mengenai perasaan yang dipenuhi oleh prespektif sosial, agama dan sebagainya. Maka dari itu hukum menjadi instrumen untuk menaungi dan mengayomi bangsa dan negara.

"Aspek hukum bisa menyatukan dan mengayomi kehidupan kita. Hukum menjadi rujukan dalam bermasyarakat. FGD ini harapannya bisa menghasilkan pemikiran positif dan gagasan konstruktif dalam pembangunan hukum di Indonesia," katanya dalam sambutannya.

Pimpinan Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ir. Rully Chairul Azwar mengatakan pihaknya terus melakukan pengawalan agar konstitusi tetap berjalan di masyarakat. Karena dalam kehidupan sosial dinamika dan aspirasi masyarakat terus berkembang. Hasil FGD akan dijadikan rekomendasi dan masukan untuk presiden. "Lembaga ini bertugas melakukan pemantauan dan pengkajian topik-topik yang ada. Hukum harus dirasakan oleh masyarakat untuk penegakan keadilan semua lapisan," katanya.

Dia mengatakan bahwa tugas dari penegakan hukum merupakan amanah yang luar biasa karena sudah tertuang dalam Pancasila yakni Sila Kedua dan Sila Kelima yang harus ditegakan untuk bangsa negara Indonesia. Implementasi hukum harus adil dan benar-benar terwujud. "Hukum menjadi panglima di negara ini harus benar terwujud. Rekomendasi dan masukan mengenai persoalan hukum untuk masukan pimpinan MPR RI," katanya.

EDITOR

Triyadi Isworo