#PBB#PESISIRBARAT

Pendapatan PBB Kabupaten Pesisir Barat Tidak Pernah 100 Persen

Pendapatan PBB Kabupaten Pesisir Barat Tidak Pernah 100 Persen
Ist


Krui (Lampost.co) -- Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tiap tahun tidak pernah 100 persen. Pekon dan kelurahan di wilayah itu diakui selalu ada saja yang menunggak bayar pajak.

"PBB gak pernah 100 persen lunas. Dalam setahun pasti ada saja pekon yang menunggak. Oleh sebab itu kami membuat MoU dengan Kejaksaan dalam upaya penagihan PBB untuk  pekon-pekon yang masih menunggak. Kalau di tahun 2020 dan tahun sebelumnya pekon-pekon di wilayah kecamatan Pesisir Utara yang paling banyak dipanggil karena minimnya pencapaian pembayaran PBB mereka," kata Kabid Pengembangan Potensi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesisir Barat Isnaeni Aditia Marvan, Selasa, 20 September 2022.

Dia menjelaskan target pendapatan pajak pada APBD Murni 2022 yaitu sebesar Rp11,6 miliar. Selain dari sektor PBB, pendapatan pajak juga didapat dari hotel, restoran, dan sejumlah objek lainnya. “Hingga saat ini realisasinya telah mencapai 50 persen lebih,” kata dia.

Pada anggaran perubahan ini pihaknya merencanakan penambahan target sebesar Rp452juta, sehingga pada 2022 total target pendapatan pajak kabupaten itu sebesar Rp12 miliar lebih.

"Yang bunyinya pajak masuk ke Bapenda. Kalau retribusi itu dikelola langsung oleh OPD-OPD terkait, Bapenda hanya koordinator. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kan didapat dari pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah yang yang dipisahkan dan PAD lain-lain," kata Aditia.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait