#pemilu2024

Pencatutan Nama Penyelenggara Tak Dibawa ke Pidana

Pencatutan Nama Penyelenggara Tak Dibawa ke Pidana
Pemilu 2024. Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- KPU Provinsi Lampung dan Pesisir Barat, enggan melaporkan adanya pencatutan identitas dua komisioner di Pesisir Barat, hingga terdata dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai anggota partai.

"Melapor itu tidak ada secara personal dan kelembagaan. Sebenarnya ini bahasanya bukan catut, tapi NIK-nya saja yang masuk ke dalam Sipol," ujar Komisioner KPU Lampung, Bidang teknis Penyelenggara, Ismanto, Selasa, 9 Agustus 2022.

Ismanto mengatakan munculnya nama tersebut berawal dari surat edaran KPU RI agar penyelenggara pemilu mengecek secara mandiri terkait NIK yang masuk ke Sipol. Temuan nama itu dilaporkan ke KPU RI dengan mengisi surat pernyataan bermaterai.

Dengan begitu, nama penyelenggara itu dimasukkan ke dalam kategori tidak memenuhi syarat (TMS). "Makanya saat verifikasi administrasi di TMS," katanya.

Senada, Ketua Bawaslu Lampung, Fatikkhatul Khoiriah, mengatakan jajarannya yang tercatut dalam Sipol tidak akan dilaporkan ke penegak hukum. Hingga kini total ada delapan staf Bawaslu kabupaten/kota dan satu anggota Bawaslu yang masuk ke dalam sipol.

"Secara personal tidak melaporkan dan kami tidak menyarankan itu. Sebab, upaya yang paling dimaksimalkan melalui administratif," katanya.

Dia juga mengedepankan asas hukum ultimum remidium, yaitu pidana jalan terakhir dan pencoretan dari daftar keanggotaan juga termasuk sanksi. 

"Kami klarifikasi nama-nama yang masuk dalam sipol. Hasilnya, memang mereka tidak merasa mendaftar," katanya.

Akademisi Hukum Unila, Budiono, menyatakan pencatutan itu bersifat delik aduan. Sehingga, harus pribadi tercatut yang melapor ke kepolisian. Namun, hal tersebut tidak mesti diproses pidana.

Menurut dia, sanksi yang bisa dikenakan pada partai politik hanya bersifat admistrasi dari penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.

"Selama tidak dipergunakan untuk perbuatan melawan hukum atau menimbulkan kerugian orang lain tidak perlu diproses," kata dosen Hukum Tata Negara FH Unila itu.

 

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait