#minyakgoreng

Pencabutan Subsidi Minyak Goreng Diharapkan Beri Dampak Positif Peningkatan DMO

Pencabutan Subsidi Minyak Goreng Diharapkan Beri Dampak Positif Peningkatan DMO
Ilustrasi. Dok. MI


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung berharap kebijakan pencabutan subsidi minyak goreng bisa dialihkan dengan adanya peningkatan domestic market obligation (DMO).


"Sebenarnya kita belum tentukan DMO, namun pasca-keran ekspor dibuka perusahaan siap lakukan ekspor. Kita akan lakukan cek ulang untuk memastikan seberapa banyak hasil produksi," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Elvira Ummihani, Senin, 30 Mei 2022.

Menurutnya, pihaknya akan lakukan pendataan terkait berapa DMO yang dihasilkan. "Dengan adanya DMO, dalam proyeksi sebenarnya kita butuh 20 hingga 30 persen dengan rata-rata produksi yang ditentukan masing-masing perusahaan," katanya.

Ia mengatakan jika saat ini Provinsi Lampung memiliki empat perusahaan diantaranya LDC, sinar mas, TBL dan domus. "Ke empat perusahaan ini tetap harus menyerahkan DMO bisa melalui PPI juga," ujar dia.

Ia menerangkan, jika pihaknya memiliki harapan, untuk harga minyak goreng yang ditentukan Rp14 ribu ini bisa tetap dijual sesuai dengan harga pasar. "Jadi meskipun tidak subsidi lagi harapannya harga masih tetap stabil," kata dia

Ia mengatakan jika saat ini dari pemerintah pusat terdapat peraturan diantaranya peraturan Menteri Perdagangan No 30/2022 tentang Ketentuan Eskpor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil diundangkan dan berlaku pada Senin, 23 Mei 2022.

Kedua, Permendag No 33/2022 yang diterbitkan hari ini, Selasa (24/5/2022). Permendag itu mengatur soal kebijakan DMO - DPO.

"Program pengadaan minyak goreng curah melalui mekanisme subsidi terbukti berhasil menekan harga minyak goreng di pasar. Program ini mewajibkan produsen minyak goreng memasok ke pasar," kata dia.

EDITOR

Winarko


loading...



Komentar


Berita Terkait