#beritalampung#beritalampungterkini#pemilu2024#kursididprd#pendataanpenduduk

Penataan Kependudukan yang Akurat Pengaruhi Jumlah Kursi DPRD

Penataan Kependudukan yang Akurat Pengaruhi Jumlah Kursi DPRD
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- KPU RI telah menerima data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) untuk Pemilu 2024 dari Kementerian Dalam Negeri. DAK2 untuk menyusun jumlah kursi DPRD di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.

Dari jumlah DAK2 tersebut terdapat dua kabupaten/kota di Lampung yang jumlah kursi DPRD-nya turun dari periode 2019, yakni Pesawaran dari 45 kursi menjadi 40 kursi. Kemudian, Mesuji dari 35 kursi menjadi 30 kursi. Selain itu, terdapat kenaikan jumlah kursi di Tulangbawang Barat dari 30 menjadi 35 kursi.

Baca juga: Bawaslu Bandar Lampung Awasi Secara Melekat Proses Verifikasi Lima Partai Susulan 

Pada Pemilu 2019, PDIP menjadi partai pemenang di Pesawaran dengan perolehan sembilan kursi. Sedangkan di Mesuji, Partai NasDem menjadi partai pemenang dengan perolehan 10 kursi.

Menurut akademisi Unila Darmawan Purba, turunnya jumlah kursi karena pada periode sebelumnya proses  pendataan penduduk belum tertata dengan baik. Hal itu berimplikasi terhadap daftar pemilih tetap.

Dengan berjalannya program pendataan pemilih berkelanjutan dan penggunaan aplikasi Sidalih oleh KPU menyebabkan data kependudukan setiap kabupaten/kota semakin akurat.

"Misalnya, penduduk yang sudah meninggal dunia tidak dihapus dari daftar penduduk atau kemudian penduduk yang sudah pindah domisili dan sebagainya. Hal-hal demikian dengan adanya pendataan pemilih berkelanjutan dan penggunaan Sidalih itu kemudian semakin akurat sehingga jumlah penduduk dan pemilih ini semakin presisi. Hal inilah yang kemudian berimplikasi terhadap pengaturan jumlah alokasi anggota DPRD setiap kabupaten/kota sehingga ada kemungkinan atau potensi alokasi untuk jumlah anggota DPRD-nya berkurang," ujarnya, Selasa, 15 November 2022.

Dia menambahkan dengan berkurangnya jumlah kursi DPRD berpengaruh terhadap tingkat  kompetisi antarpartai dan antar-caleg. Apalagi semakin bertambahnya jumlah partai politik, meski saat ini sedang dalam proses verifikasi, yang tidak sebanding dengan alokasi kursi.

Karena itu, KPU setempat harus bisa menata daerah pemilihan (dapil) yang ideal  sehingga keterwakilan proporsi juga sesuai dengan jumlah partai politik yang berkompetisi nantinya di 2024.

"Dengan asumsi penerapan sistem proporsional dapat memberi ruang bagi partai politik untuk terwakili dalam proses penghitungan suara," kata dosen FISIP Unila itu.

Jika penataan dapil benar-benar berjalan baik akan berpengaruh dengan rivalitas pada saat Pemilu 2024, apakah akan ada pergeseran keterpilihan atau perolehan suara di masing-masing partai. "Tentu nanti akan terkait dengan bagaimana strategi dan kinerja partai politik dan para calegnya," katanya.

Dia melanjutkan dari pemantauannya banyak warga yang tinggal dan bekerja di Pesawaran, namun ber-KTP kabupaten/kota lain, sepert, Pringsewu dan Bandar Lampung serta daerah lainnya. "Seharusnya ini bisa saja dipertahankan (jumlah kursi) kalau pemda kreatif dengan cara existing penduduk, mempertahankan jumlah penduduk," ujarnya.

Sementara itu, anggota  Komisi II DPR Endro S. Yaman juga mengamati  penurunan jumlah kursi akibat menurutnya jumlah penduduk. Fenomena ini tak hanya terjadi di Lampung, tetapi juga hampir di seluruh Indonesia. "Kami kunker pemantauan pemilu waktu itu, hampir semua mirip banyak terjadi, terutama di Kalimantan Tengah, yang kami pantau," katanya.

Menurut dia, hal itu terjadi karena beberapa factor, seperti karena penduduk saat pendataan periode sebelumnya banyak yang belum menggunakan KTP elektronik. Kemudian adanya efek pilkada yang menyebabkan banyaknya mobilitas "pemilih siluman".

"Sekarang kan sudah pakai KTP elektronik dan terdata NIK di server Kemendagri dan KPU juga melakukan penyisiran (daftar pemilih berkelanjutan). Sekarang kan enggak bisa main-main, sekarang kan manipulasi data cenderung berkurang, walau belum hilang sama sekali. Contohnya, soal pelaporan kematian, pemda kan harusnya mendorong warga aktif melapor, bisa saja orang-orang sudah meninggal, KTP-nya diubah-ubah, ini yang harus diwaspadai," ujarnya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait