#pajak#penggelapanpajak#korupsi#pengempanganpajak

Penanganan Kasus Suap Lambat Berpotensi Hilangkan Barang Bukti

Penanganan Kasus Suap Lambat Berpotensi Hilangkan Barang Bukti
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto. MI/Ramdani


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Indonesian Coruption Watch (ICW) percaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memiliki Integritas dalam menangani kasus-kasus korupsi. Terutama, dugaan kasus suap pajak tiga korporasi yang salah satunya menyeret konsultan perusahaan asal lampung, PT. Gunung Madu Plantation.

Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, mengakui KPK selalu menindak tak pandang bulu. KPK mampu bersikap tegas kepada kepala daerah, menteri, ketua partai, sampai jenderal polisi yang terjerat kasus rasuah.

Agus percaya, tudingan bahwa KPK sengaja menunda penetapan tersangka dan memperlambat proses perkara adalah tidak benar. 

"Cukup banyak perusahaan besar yang direkturnya ditetapkan tersangka. Kalau sekarang enggak berani, justru dipertanyakan. KPK harus membuktikan secepatnya ke publik. Ini juga jadi perhatian pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan," ujarnya, Selasa, 16 Maret 2021. 

Baca: Perusahaan Konsultan di Balik Dugaan Pengemplangan Pajak PT Gunung Madu

 

ICW Khawatir lambatnya penetapan tesangka membuka peluang bagi orang-orang yang diduga terlibat untuk menghilangkan barang bukti.

"Semakin lama informasi merembes, ada upaya mengaburkan informasi. Bahkan bisa juga menghanguskan barang bukti. Paparkan saja tersangkanya, personalnya, perusahaannya. Kan sudah ada Perma Nomor 13 tahun 2016," kata Agus.

ICW mengaku belum mengidentifikasi kasus pengemplangan pajak ini secara spesifik. Akan tetapi, Agus menilai, korupsi yang menyeret oknum dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal berpengaruh pada pendapatan Provinsi Lampung dari Dana Bagi Hasil (DBH).

"Bisa saja berpengaruh dengan dana perimbangan di daerah," katanya.

Disitat dari website resmi Ditjen Pajak Kemenkeu (pajak.go.id),  DBH terdiri dari tiga jenis, yakni DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) yang merupakan bagian dari transfer ke daerah berasal dari penerimaan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan (PBB). Kecuali PBB perdesaan dan perkotaan.

Kedua, DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh), yakni bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan pajak penghasilan, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29.  PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sesuai dengan undang-undang mengenai pajak penghasilan. Sedangkan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 adalah pajak penghasilan terutang wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang mengenai pajak penghasilan yang berlaku. Kecuali, pajak penghasilan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-undang mengenai pajak penghasilan.

Ketiga, DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait