#Korupsi

Penahanan Mustafa Jelang Sidang Kewenangan PN Tipikor Tanjungkarang

Penahanan Mustafa Jelang Sidang Kewenangan PN Tipikor Tanjungkarang
Mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat menjalani sidang dalam perkara pertamanya. Lampost.co/Dok


Bandar Lampung: Lokasi penahanan tersangka kasus korupsi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa bergantung pada Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang. Mustafa disangka menerima suap Rp95 miliar dari para kontraktor.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun melimpahkan berkas perkara eks-Bupati Lamteng ini ke PN Tipikor Tanjungkarang.

"Penahanan menjadi kewenangan PN Tipikor," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri, Senin, 11 Januari 2021.

Ali mengakatan, tim JPU akan menunggu penetapan penunjukan majelis Hakim dan penetapan sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

"Posisi Mustafa saat ini masih di Sukamiskin," ungkap dia.

Mustafa bakal didakwa, Pertama, Pasal 12 huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan Kedua, Pasal 12B UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, KPK RI memberi sinyal persidangan tersangka korupsi Pemkab Lamteng  jilid II Mustafa digelar secara daring di PN Tipikor Tanjungkarang.

Mustafa ditahan di LP Sukamiskin, Jawa Barat, usai divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim PN Tipikor Jakarta, pada 23 juli 2020 lalu. Masa tahanan Mustafa dihitung sejak ia ditahan KPK pada 18 Februari 2018.  Diperkirakan, Mustafa akan bebas pada bulan Februari 2021 jika tidak mendapatkan remisi. Remisi hanya diberikan kepada napi tipikor ketia ia mau berstatus justice colaborator.

Hingga Rabu, 6 April 2020, PN Tanjungkarang belum menerima pelimpahan berkas dari JPU KPK. Namun, pelaksanaan sidang secara online di masa pandemi sudah diatur secara spesifik.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tertanggal 23 Maret 2020, persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-19.

Pelimpahan tahap II dari penyidik KPK ke JPU KPK dilakukan pada 18 Desember 2020 atau sudah 17 hari.

KPK memberikan sinyal Mustafa tetap menjalani sidang dari LP Sukamiskin, Bandung via daring. Sedangkan tim JPU dan para saksi menjalani sidang di PN Tipikor Tanjungkarang.

"Tentu kami akan koordinasi lebih lanjut dengan pihak PN Tanjungkarang ketika perkara kami limpahkan. Karena situasi pandemi Covid-19, kami berharap persidangan bisa dilakukan melalui online sehingga terdakwa bisa tetap berada di Lapas sukamiskin," kata Ali.

Selama proses penyidikan,telah diperiksa sekitar 158 orang saksi yang terdiri dari PNS, pejabat Pemkab Lamteng, beberapa anggota DPRD Lamteng, dan juga pihak swasta.

Dalam perkara ini, enam orang sudah divonis. Mereka adalah pemilik PT Purja Arena Yudho Simon Susilom dan Direktur PT Sorento Nusantara Budi Winarto, selaku penyuap. Keduanya divonis satu tahun penjara serta denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan penjara. Vonis jatuh pada 11 November 2019 di PN Tipikor Jakarta.

Kemudian empat eks Anggota DPRD Lamteng terdiri  Ketua DPRD Lamteng periode 2014-2019 Achmad Junaidi S, mantan anggota DPRD Lamteng periode 2014-2019 Bunyana, mantan anggota DPRD Lamteng periode 2014-2019 Raden Zugiri, dan anggota DPRD Lamteng periode 2014- 2019 Zainudin.

Para legislator tersebut divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan penjara. Vonis diputuskan di PN Tipikor Jakarta, Kamis, 9 Januari kemarin. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait