tambangpasir

Pemprov Turunkan Tim Selidiki Polemik Tambang Pasir Lamtim

Pemprov Turunkan Tim Selidiki Polemik Tambang Pasir Lamtim
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim 


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung mengambil sikap terkait polemik penambangan pasir laut di Kabupaten Lampung Timur. Pihaknya akan menjadi penengah, dan siap mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan tersebut.


Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengatakan, jajaranya telah turun ke lokasi kejadian dan juga melakukan pembahasan mengenai persoalan tersebut. Ia mengatakan, pada prinsipnya pemerintah posisinya berada di tengah-tengah. 

Nunik menambahkan pemerintah berada di kedua belah pihak, yakni masyarakat dan investor. Ia juga mengimbau kepada masyarakat bahwa dalam menyampaikan aspirasi harus mengedepankan dan menjaga kondusifitas, ketertiban serta ketentraman.

"Kemudian kita juga sudah memberikan beberapa teguran kepada perusahaan seperti terkait beberapa kekurangan mereka dan sebagainya," kata Nunik di ruang kerjanya Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 11 Maret 2020..

Disinggung mengenai sanksi yang diberikan terhadap PT. Sejati 555 Sampurna Nuswantara (SSN) yang akan melakukan aktivitas eksploitasi pasir di perairan laut Lampung Timur, pemprov masih melakukan tahap evaluasi dan kajian-kajian.

"Investasi di Lampung tetap berjalan kondusif. Ke depan saya dan Pak Gubernur akan melaksanakan investasi secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Kemudian yang paling penting adalah menjaga keberlangsungan hajat hidup masyarakat banyak," kata mantan Bupati Lampung Timur itu.

Nunik menceritakan ada enam ribuan kepala keluarga (KK) sebagai nelayan dipesisir Lampung Timur yang bergantung hidupnya disana. Oleh sebab itu apabila ada sedikit saja miss informasi dan komunikasi di masyarakat sana bisa menimbulkan konflik. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan persoalan tersebut harus berhati-hati.

"Penanganannya harus hati-hati, semua pihak harus saling mengerti dan jangan main hakim sendiri. Untuk pencabutan izin masih dalam proses, gak bisa langsung asal cabut. Semua ada tahapannya dan prosesnya," tutupnya.
 

EDITOR

Winarko


loading...



Komentar


Berita Terkait