#pemprov#tanah

Pemprov Tegur Penghuni Lahan Sengketa di Wayhui Sejak 2015

Pemprov Tegur Penghuni Lahan Sengketa di Wayhui Sejak 2015
Lahan sengketa seluas 1881 meter persegi telah rata dengan tanah. MTVL/Putri Purnama


Kalianda (Lampost.co) -- Asisten I Pemerintah Provinsi Lampung Qodratul Ikhwan mengatakan pihaknya telah melaksanakan tahapan-tahapan sebelum ekskusi pengosongan lahan sesuai Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) yang ada.

Tahapan tersebut sudah dimulai sejak 2015 silam, namun tak diindahkan para penghuni bangunan yang berdiri ilegal di atas lahan seluas 1.881 meter persegi tersebut.

“Termasuk mengingatkan agar membongkar secara sukarela. Sampai akhirnya kesimpulan pelaksaan pengosongan hari ini,” ujarnya saat memantau secara langsung proses pengosongan lahan di Jl. Terusan Ryacudu, Wayhui, Lampung Selatan, Senin, 19 April 2021.

Baca: Pemprov Kosongkan Lahan Sengketa di Wayhui

 

Qodratul Ikhwan mengatakan pihaknya akan menanggapi gugatan yang telah dilayangkan Jumat lalu oleh kuasa hukum para penghuni bangunan ke Pengadilan Neger (PN) Kalianda Lampung Selatan.

“Itu kan mereka baru hari Jumat melakukan gugatan tersebut sementara ini pengosongan akan kami lakukan Senin minggu yang lalu tanggal 12, itu pun kami tunda sampai sekarang. Kami akan tanggapi dan jalani prosesnya di pengadilan,” ujarnya.

Mengenai kompensasi yang diberikan kepada para penguhi bangunan yang dikosongkan secara paksa, Qodratul Ikhwan mengatakan Pemprov Lampung tidak memiliki tanggung jawab untuk itu.

“Pemprov tidak memberikan kompensasi terhadap mereka, karena mereka menempati lahan juga dengan cara yang tidak benar. Kami sudah mengingatkan, mestinya terima kasih sekian lama menempati ini enggak diapa-apain jangan malah sudah diberi kelonggaran malah mau menggugat kan itu enggak pas,” kata dia.

Qodratul Ikhwan mengatakan lahan yang diklaim milik pemerintah Provinsi Lampung atas SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, No.56/HP/BPN/18.01//2019. Tanggal 14 Februari 2019 itu akan nantinya akan dibangun fasilitas publik.

“Nantinya lahan ini akan dibangun fasilitas umum, seperti diujung itu pelebaran jalan. Kalau mereka (penghuni) klaim ada AJB, itu tahun 2014 sudah dibatalkan tapi masih melakukan jual beli, jadi kalau penghuni merasa dirugikan seharusnya menggugat ke penjual bukan ke pemprov dan minta ganti rugi,” ujarnya.

Disisi lain, Kuasa Hukum Penggugat Intan mengatakan, sangat kecewa lantaran pihaknya sudah memasukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kalianda Lampung selatan namum pengosongan paksa tetap dilaksanakan.

"Tetapi mereka (Pemprov Lampung) tidak mengindahkan dan tetap melakukan pengosongan ini secara paksa," kata dia saat mendampingi kliennya dalam proses pengosongan lahan.

Intan berharap Pemrov Lampung lebih manusiawi dalam melaksanakan pengosongan lahan. Menurutnya pihak Pemprov tidak pernah malakukan mediasi terhadap kliennya yang merupakan penghuni bangunan tersebut.

“Klien kami tidak pernah diundangj mediasi, sementara kami mempunyai alas hak menempati lokasi ini karena ini ada proses jual beli. Maka dari itu pembeli yang beretikad baik itu dilindungi oleh undang-undang,” kata dia.

Intan mengatakan bahwa Pemprov hingga saat ini tidak bisa menunjukan bukti bahwasannya tanah yang berada di depan Mapolda Lampung baru itu milik pemerintah.

"Pemprov juga mengklaim ada bukti berupa sertifikat hak pakai 03, tetapi itu belum pernah diperlihatkan. Kami juga sudah menyurati BPN Lamsel untuk menanyakan kedudukan tanah ini dan sampai saat ini tidak ada jawaban," kata dia.

Untuk selanjutnya, kata Intan, pihaknya akan tetap melakukan proses hukum dan berkoordinasi  dengan tim langkah selanjutnya yang akan ditempuh guna memenangkan gugatan kliennya.

"Dengan pengosongan ini, pemerintah sama sekali tidak menghormati upaya hukum yang saat ini sudah terdaftar di pengadilan (PN Kalianda),” ujarnya.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait