#pemulihanekonomi#penanganancovid-19

Pemprov Sinergikan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

( kata)
Pemprov Sinergikan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lampung, Reihana

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung terus menyinergikan penanganan pandemi covid-19 dengan pemulihan ekonomi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Hal itu guna memastikan agar penanganan dan keseimbangan antara keduanya dapat berjalan baik.

Persoalan kesehatan terkait covid-19 dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dan terus dilakukan agar bisa diselesaikan. Adanya Perpres tersebut, Presiden langsung mengendalikan, memantau, dan mengontrol semua kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Di bawahnya terdapat Komite Kebijakan yang bertugas menyusun rekomendasi kebijakan untuk kemudian melaporkannya kepada Presiden guna mengambil langkah-langkah dan kebijakan strategis yang diperlukan.

Selain Komite Kebijakan, ada juga ketua pelaksana yang secara harian bertanggung jawab melaksanakan tugas di lapangan dan mengoordinasikan dua satuan tugas di bawahnya. Satuan tugas tersebut ialah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Sementara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah tidak perlu dibubarkan secara otomatis akan terintegrasi langsung melalui Perpres ini dan berada di bawah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional.

"Siapa pun kita harus mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah harga mati. Insya Allah kita bisa menyelesaikan pandemi global ini kalau kita gotong royong. Pemerintah ini kan terus action, tapi kalau masyarakatnya tidak mau bekerja sama, ya sama saja bohong," kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lampung, Reihana di Posko Gugus Tugas Terpadu Lampung, Rabu, 22 Juli 2020.

Pemprov Lampung juga menyiapkan sanksi sosial bila ada yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Bentuk sanksi sosial tersebut, semisal para pelanggar diharuskan menyapu atau push-up di tempat. Sementara untuk sanksi administrasi akan diberikan kepada pengelola tempat usaha, misalnya pusat perbelanjaan atau pusat wisata yang tidak mengindahkan peraturan. Awalnya diberikan teguran, bila masih melanggar, akan ditutup sementara usahanya dan bila masih melanggar, izin usahanya dicabut.

"Nanti di lapangan yang bertugas ialah TNI/Polri dan Sat Pol-PP melakukan pengecekan dan penertiban, nanti ada sanksinya," katanya.

Bahkan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga akan mengikuti peraturan Presiden Indonesia tersebut. Dalam waktu dekat pemprov akan meluncurkan peraturan gubernur Lampung terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 di Lampung. Hal tersebut guna pengendalian Covid-19 di era new normal atau kenormalan baru disemua bidang sehingga diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya second wave atau gelombang kedua penyebaran Covid-19.

"Nanti saya akan rapatkan," kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

Komentar