Pemprov Siapkan Lelang Terbuka Jabatan Eselon II

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi(Pemprov) Lampung segera melakukan open bidding atau lelang jabatan secara terbuka untuk posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam waktu dekat ini.
Ada delapan JPTP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang saat ini kosong. Kedelapan posisi tersebut yakni Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfo), Kepala Biro Hukum, Kepala Dinas Koprasi dan UMKM, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Untuk open bidding dalam beberapa hari ini akan diumumkan, semua persiapan sudah matang," kata Sekretaris Provinsi(Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto di ruang kerja, Rabu, 3 Maret 2021.
Pada Rabu, 3 Maret 2021 ini Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pelantikan dan sumpah jabatan kepada Ratna Dewi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung, dan Ria Andari Karo Kesra. Sebelumnya pada Jumat, 15 Januari 2021, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan roling dan pelantikan kepada 12 pejabat tinggi pratama.
Keduabelas pejabat tersebut yakni Adi Erlansyah menjadi Kepala Badan Pendapat Daerah (Bapenda), Saiful Darmawan menjadi Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Irwan Sihar Marpaung menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Fredy menjadi Inspektur Provinsi Lampung.
Kemudian, Mulyadi Irsan menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Achmad Chrisna Putra menjadi Kepala Dinas Perkebunan, Agus Nompitu menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Qodratul Ihwan menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Febrizal Levi menjadi Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Edi Yanto menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Minhairin menjadi Asisten Administrasi Umum, dan Zulfikar menjadi Kepala Biro Otonomi Daerah.
EDITOR
Wandi Barboy
Komentar