#indeksdemokrasi#beritalampung

Pemprov Patut Perhatikan Indeks Demokrasi Lampung

Pemprov Patut Perhatikan Indeks Demokrasi Lampung
Ilustrasi (Dok/Antara)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pengamat kebijakan publik, Dedy Hermawan mengatakan data yang tiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung tentang kondisi IDI seperti tak dihiraukan Pemprov Lampung, terlebih merasa kegelisahan.

"Data BPS tentang nilai IDI yang terus terjun bebas tiga tahun ini pun mungkin nggak dibaca Gubernur, Kapolda, partai politik, dan komisi I betapa mirisnya kondisi IDI di Lampung. Ini sebenarnya harus direspon, kalau bisa panik seperti tingginya inflasi ekonomi, tapi ini gak terbangun kepanikannya, kita gak menjadi negara yang antisipatif," ujarnya.

Menurutnya akademisi Universitas Lampung itu, sensitifitas pemerintah terhadap kondisi demokrasi didaerah tidak mendapatkan perhatian. Padahal kondisi tersebut bisa membahayakan stabilitas masyarakat. Minimnya kepekaan itu menjadi kendala bagi Pokja dalam mengawal agar IDI menjadi tonggak untuk memperbaikan demokrasi di Lampung.

"Penurunan kondisi IDI terbagi tiga aspek, seperti kebebasan sipil, lembaga demokrasi, dan hak-hak politik bisa menjadi catatan seluruh elemen lembaga dan  masyarakat. jika seluruh pihak mengabaikan informasi IDI, maka akan menuju kondisi demokrasi yang semakin buruk yang ujungnya menimbulkan kegaduhan dan berdampak pada sosial, politik, ekonomi, budaya," terangnya.

Dedy mendorong anggota Pokja berinisiatif untuk berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menunjukkan eksistensinya di masyarakat. "Pokja adalah gabungan beberapa lembaga ini memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan berbagai latarbelakang sosial dan struktural," tuturnya.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait