#beritalampung#beritalampungterkini#inklusikeuangan#keuangan

Pemprov Lampung Terus Dorong Keterbukaan dan Kemudahan Akses Keuangan Masyarakat

Pemprov Lampung Terus Dorong Keterbukaan dan Kemudahan Akses Keuangan Masyarakat
Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat memberikan sambutan pada kegiatan Bulan Inklusi Keuangan di UIN Raden Intan Lampung, Kamis, 27 Oktober 2022. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup seseorang, serta mewujudkan kemandirian ekonomi. Untuk itu, semua pihak didorong bersinergi agar keterbukaan dan kemudahan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat berjalannya dengan mudah dan tepat.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Provinsi Lampung Tahun 2022 di Ballroom UIN Raden Intan Lampung, Kamis, 27 Oktober 2022.

Baca juga: Pemkab Lamsel Lakukan Penyesuaian Tukin ASN pada Lingkungan Sekretariat 

Fahrizal mengatakan akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup seseorang serta mewujudkan kemandirian ekonomi.  "Melalui kemudahan akses keuangan, masyarakat memiliki kesempatan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara lebih optimal dalam merencanakan keuangannya. Seperti untuk menabung, mendukung kegiatan usaha, berinvestasi, dan lainnya," ujarnya.

Atas terselenggaranya BIK, Fahrizal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mengimbau agar dapat meningkatkan awareness masyarakat. "Sebab, industri keuangan perbankan dan kementerian serta lembaga terkait produk jasa keuangan, serta mengakselerasi pertumbuhan indeks inklusi keuangan dalam rangka pencapaian target inklusi keuangan 90% pada 2024," ujarnya.

Diharapkan pemahaman masyarakat dan kepedulian masyarakat meningkatkan serta komitmen dalam upaya meningkatkan literasi keuangan dan pada akhirnya dapat meningkatkan inklusi keuangan di Lampung. "Imbauan juga untuk TPAKD kabupaten dan kota di Lampung agar dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya di wilayah masing-masing, sebagai forum koordinasi antara pemerintah daerah dan stakeholder terkait," ujarnya.

Selain itu, dengan diperkuat program kerja yang berkesinambungan serta melakukan terobosan-terobosan. "Sehingga wujud komitmen membuka akses keuangan daerah seluas-luasnya di wilayah Lampung tercapai," katanya.

Seperti yang diketahui, BIK merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan sejak 2016 dalam rangka mendukung target inklusi keuangan pada 2024 yang 90% sesuai peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Tujuan BIK adalah berupaya mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan keuangan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait