#beritalampung#beritalampungterkini#lahansengketa#sengketalahan

Pemprov Lampung segera Sterilkan Lahan Sengketa di Sabahbalau

Pemprov Lampung segera Sterilkan Lahan Sengketa di Sabahbalau
Salah satu bangunan permenen di Sabah Balau, Lampung Selatan yang tengah dikerjakan oleh pekerja bangunan di lahan sengketa milik Pemprov Lampung, Rabu, 18 Januari 2023. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung segera mensterilkan lahan sengketa yang ada di Desa Sabahbalau, Lampung Selatan. Saat ini lahan milik Pemprov Lampung tersebut terdapat sejumlah bangunan yang dibangun permanen masyarakat.

Staf Pengelola Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuanaan dan Aset Daerah (BPKAD) PemprovLampung, Frinando Hasurungan Simatupang mengatakan saat ini pihaknya terus mendorong agar lahan yang tengah sengketa tersebut dapat dibebaskan warga.

"Saat ini 29 penggugat ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang merupakan warga yang menempati dan memiliki bangunan di lahan milik Pemprov Lampung," katanya, Rabu, 18 Januari 2023.

Ia mengatakan sementara secara keseluruhan terdapat 49 warga yang menduduki atau tinggal di lahan sengketa, di mana beberapa tahun silam terdapat banyak praktek jual beli oleh oknum.

Baca juga: Angka Kemiskinan Lamsel Peringkat Kelima di Lampung 

"Tercatat ada tiga sertifikat dan yang saat ini terjadi sengketa lahan ada dua sertifikat, yakni di area Sabahbalau, Lampung Selatan, seluas dua hektare dan daerah perbatasan Bandar Lampung seluas empat hektare jadi total enam hektare," ujarnya.

Dia menjelaskan lahan seluas 6 hektare yang tengah menjadi sengketa di PN Tanjungkarang dengan nomor perkara 82/Pdt.G/2022/PN.TJK ini terdapat sejumlah bangunan permanen mulai dari rumah dan indekosan yang dibangun masyarakat.

"Saat ini proses sudah di pengadilan dan kemarin ditunda sidangnya karena penggugat (warga) tidak hadir dalam gelar perkara," katanya.

Dia menekankan Pemprov Lampung mendorong agar warga melepas secara sukarela meninggalkan lahan karena lahan tersebut resmi milik Pemprov Lampung. "Karena lahan ini akan ada lokasi perkembangan taman hortikultura dan memang sudah dirancang," ujarnya.

Dia menegaskan saat ini tidak ada solusi mediasi, seperti pergantian lahan. "Itu bukan solusi, karena ini berawal dari lahan kosong, mulai dari 2006 banyak yang menempati dan tak resmi. Jadi kami memang ingin sterilkan," katanya.

Adapun bentuk pengamanan Pemprov Lampung untuk lahan sisa, di antaranya pengamanan tapal batas bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Selain itu juga upaya lain kami lakukan pemasangan pagar, plang peringatan dan batas mana tanah milik Pemprov Lampung," ujar dia.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait