#beritalampung#beritalampungterkini#ump#upah#gaji

Pemprov Lampung segera Bahas Penetapan UMP 2023

Pemprov Lampung segera Bahas Penetapan UMP 2023
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) akan segara menggelar rapat untuk membahas upah minimum provinsi (UMP). Hal itu setelah Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Pemnaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

UMP untuk 2023 ditetapkan naik tak lebih dari 10 persen. Adapun waktu penetapan UMP paling lambat 28 November 2022. Sementara untuk UMK ditetapkan maksimal 7 Desember 2022.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung, Agus Nompitu mengatakan pihaknya sedang melakukan persiapan untuk rapat bersama Dewan Pengupahan. "Permenaker tersebut yang menjadi acuan dan formula penentuan kenaikan UMP. Kami saat ini sedang persiapan untuk rapat Dewan Pengupahan. Insyaaallah Selasa ini akan segera rapat," kata Agus Nompitu, Minggu, 20 November 2022.

Baca juga: UMP Pekerja Lampung Masuk 10 Besar Paling Rendah di Indonesia 

Menurut dia, terkait berapa persen besaran kenaikan UMP di Lampung, akan disesuaikan terlebih dahulu dengan arahan kebijakan dari Pemerintah Pusat. "Terkait nilai besaran berapa persen kenaikan akan disesuaikan dengan arah kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah dan kondisi ketenagakerjaan di Lampung," katanya.

Sementara itu, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Lampung Rafky Indrawan mengharapkan Pemprov Lampung bisa memberikan kebijakan di atas ketentuan Pemerintah pusat. "Semoga semua putusan hasil rapat Dewan Pengupahan dan Pemprov Lampung sesuai harapan kami para buruh. Karena jika ternyata di bawah 10 persen, akan menjadi polemic. Sebab, dilihat inflasi Lampung baik, ekonomi juga tumbuh pesat," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait