#beritalampung#beritabandarlampung#apbd

Pemprov Lampung Petakan Rancangan APBD 2023

Pemprov Lampung Petakan Rancangan APBD 2023
Ilustrasi. Foto: Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung Tahun 2023 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat I. 

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatan, serta didukung oleh pembiayaan yang sehat sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. 

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 secara substansi disusun dengan mempedomani kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati pada 14 Oktober 2022. 

"Pada bidang pendidikan, dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen dari belanja daerah," kata Nunik, sapaan akrabnya, Kamis, 8 Desember 2022. 

Selanjutnya untuk bidang kesehatan, dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan juga telah mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total Belanja Daerah diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga:  Pelabuhan Bakauheni Terapkan Delay Sistem Selama Nataru

"Dalam Rancangan APBD TA 2023 Pemprov Lampung telah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai lebih Rp2 triliun dan diharapkan secara bertahap dalam waktu 5 thun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dapat mencapai 40 persen dari belanja daerah," katanya. 

Dalam bidang politik, lanjut Nunik, Pemprov Lampung Lampung telah mengalokasikan 40 persen dari kebutuhan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum kepala daerah Serentak bagi gubernur/bupati/wali kota tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung. Serta terdapat penambahan alokasi anggaran bantuan keuangan hibah kepada partai politik.

"Untuk penguatan pembinaan dan pengawasan Pemprov Lampung alokasikan belanja pengawasan pada Inspektorat Provinsi lebih dari 0,60 persen, untuk pengembangan kompetensi ASN. Pemprov alokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan paling sedikit 0,34 selanjutnya alokasi belanja pegawai dibawah 30 persen dari," katanya. 

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengalokasikan Belanja Transfer untuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Dderah dan pajak rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar lebih dari Rp1,4 triliun.

Sementata itu, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing, meminta kepada Pemprov Lampung untuk dapat memaksimalkan pendapatan daerah yang telah teranggarkan didalam APBD 2023.

"Tentu pendapatan di 2023 mendatang harus dapat dimaksimalkan. Apa lagi saat ini kondisi Covid-19 sudah mulai melandai. Jika pendapatan maksimal maka harus diimbangi dengan serapan," kata dia.

Menurutnya beberapa sektor pendapatan yang bisa dimaksimalkan seperti pelepasan aset Way Dadi hingga penerapan sewa lahan Kota Baru.

"Selain itu pajak daerah juga harus dimaksimalkan. Semoga nanti hasil kajian diskon pajak dapat membuahkan hasil yang baik. Karena ini nanti akan turut berkontribusi besar terhadap pendapatan dari sektor pajak," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait